Bisnis

Teknologi

Olahraga

Latest Updates

Kementerian Pendidikan Suriah Tinjau Sekolah di Pengungsian

September 23, 2025
•

Pemerintah Suriah melalui Kementerian Pendidikan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kondisi pendidikan di kamp-kamp pengungsian pedesaan Idlib. Dalam sejumlah kunjungan resmi, fokus utama diarahkan pada upaya mengembalikan fungsi pendidikan meski dalam kondisi serba terbatas. Anak-anak yang kini tinggal di kamp-kamp pengungsian disebut tidak boleh kehilangan hak untuk belajar.

Kementerian Pendidikan menekankan bahwa tujuan jangka panjang adalah memulihkan kembali kehidupan normal di daerah asal para pengungsi. Oleh karena itu, program pendidikan di kamp hanya dipandang sebagai langkah darurat sementara, hingga masyarakat bisa kembali ke rumah mereka. Pemerintah menegaskan bahwa kamp bukanlah solusi permanen.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa salah satu prioritas adalah memulihkan sekolah-sekolah yang rusak akibat perang. Banyak gedung masih dalam kondisi terbengkalai, namun sebagian di antaranya dapat diperbaiki dan difungsikan kembali. Pekerjaan rehabilitasi terus dijalankan agar anak-anak tidak lagi belajar di bawah tenda.

Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah juga berusaha menjamin keberadaan tenaga pengajar. Rekrutmen dan distribusi guru dilakukan dengan memastikan mereka menerima gaji secara teratur. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kualitas pembelajaran dan memotivasi para pengajar tetap setia melaksanakan tugasnya di tengah situasi sulit.

Namun keterbatasan fasilitas membuat ruang kelas darurat masih harus dibangun di dalam kamp-kamp pengungsian. Ruangan-ruangan sederhana yang berdinding bahan seadanya kini menjadi tempat anak-anak menimba ilmu. Meski jauh dari standar, ruang kelas ini dianggap solusi terbaik untuk sementara waktu.

Di balik semua keterbatasan, semangat belajar anak-anak pengungsi tetap tinggi. Mereka hadir setiap hari untuk mengikuti pelajaran, mendengarkan guru dengan penuh perhatian, dan menunjukkan tekad agar masa depan mereka tidak ikut hancur bersama perang. Fenomena ini menjadi bukti nyata ketahanan sosial masyarakat Suriah.

Keluarga para pengungsi juga mendukung penuh upaya ini. Banyak orang tua mengungkapkan bahwa pendidikan anak-anak mereka adalah harapan terbesar untuk keluar dari siklus kesulitan. Mereka berharap generasi baru bisa tumbuh lebih baik dan mampu membangun kembali negeri yang porak poranda.

Laporan tersebut juga menekankan perlunya dukungan internasional. Pemerintah Suriah menyadari bahwa kapasitas dalam negeri terbatas, sehingga bantuan lembaga kemanusiaan dan kerja sama dengan negara sahabat menjadi kunci mempercepat pemulihan sektor pendidikan.

Idlib hingga kini masih menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah oleh konflik panjang. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, dan banyak sekolah hancur tak bisa digunakan lagi. Oleh karena itu, menghadirkan pendidikan di kamp dianggap sebagai langkah penyelamatan generasi muda dari risiko putus sekolah.

Kementerian Pendidikan Suriah menegaskan bahwa setiap upaya kecil dalam pendidikan akan menjadi fondasi bagi masa depan. Dengan menjaga anak-anak tetap belajar, pemerintah berharap bisa melahirkan generasi yang kuat, berdaya, dan siap memulihkan tanah air mereka ketika saatnya kembali tiba.

READ MORE

KNC Naik Daun, Politik Kurdi Suriah Berguncang

September 12, 2025
•
Dewan Nasional Kurdi (KNC) kini menjadi sorotan dalam pentas politik Suriah. Dibentuk pada 26 Oktober 2011 di Erbil, Irak, organisasi ini hadir sebagai gabungan partai politik, tokoh independen, dan organisasi masyarakat sipil Kurdi-Suriah. Tujuan utamanya jelas: membangun Suriah yang terdesentralisasi, demokratis, dan menjamin hak-hak nasional bangsa Kurdi.

Sejak awal, KNC menempati posisi berbeda dari kelompok oposisi Suriah lainnya. Mereka menekankan tuntutan otonomi bagi bangsa Kurdi, sementara kelompok oposisi lain lebih fokus pada desentralisasi administratif secara umum. Pendekatan ini menjadikan KNC sebagai suara khusus Kurdi yang diakui internasional.

KNC juga memiliki sayap militer, Rojava Peshmerga, yang pernah terlibat konflik dengan Unit Perlindungan Rakyat (YPG). Meskipun Rojava Peshmerga pernah dikalahkan YPG dalam beberapa pertempuran, keberadaan mereka tetap menjadi simbol kekuatan politik dan militernya.
Hubungan KNC dengan Partai Persatuan Demokratik (PYD) dan YPG kerap tegang. Meskipun sempat membentuk Komite Tertinggi Kurdi, ketegangan dan rivalitas tetap muncul. Ini menjadi salah satu dinamika penting dalam politik Kurdi di Suriah. Ibrahim Biro tokoh KNC pernah diculik oleh badan keamanan SDF Kurdi.

Dalam arena internasional, KNC aktif sejak 2015 sebagai bagian dari Komite Negosiasi Tinggi di Jenewa. Peran ini menunjukkan kapasitas mereka untuk bernegosiasi dalam penyelesaian politik konflik Suriah, sekaligus meningkatkan legitimasi organisasi.

KNC kini mendapatkan perhatian dari pemerintah Suriah. Undangan resmi kepada KNC untuk pertemuan penting di Istana Rakyat menandai pendekatan baru Damaskus terhadap bangsa Kurdi. Pemerintah Suriah menilai KNC lebih layak untuk bernegosiasi dibandingkan SDF.

Langkah pemerintah Suriah ini juga mencerminkan kekecewaan terhadap SDF. Mazloum Abdi dan pasukannya tidak lagi diundang, karena dianggap sering menunda-nunda perundingan. Hal ini memperjelas posisi KNC sebagai komponen politik yang lebih dapat diandalkan.

Dalam pertemuan yang direncanakan, KNC menyatakan kesediaannya hadir tanpa kehadiran SDF. Dewan menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti perpecahan bangsa Kurdi, tetapi bagian dari strategi politik yang realistis dan pragmatis.
Pertemuan ini memiliki dimensi strategis tinggi. Rezim Suriah menunjukkan keterbukaannya kepada berbagai komponen nasional, sambil mengirim pesan tekanan kepada SDF dan kekuatan regional bahwa Damaskus tetap mengendalikan isu Kurdi.

Kedekatan KNC dengan Damaskus lebih dapat diterima dibandingkan SDF bagi bernagai pihak. 

Rojava Peshmerga tetap menjadi alat negosiasi penting KNC. Meskipun militer mereka belum sekuat YPG, keberadaan mereka memberi legitimasi dan pengaruh dalam politik lokal Kurdi.

Kursi KNC di Dewan Suriah Demokratis (SDC) menjadi sorotan. Apakah kehadiran mereka dapat menggeser keseimbangan kekuatan Kurdi di wilayah Rojava masih dipertanyakan, namun secara politik hal ini membuka peluang baru.

KNC juga memiliki basis dukungan di wilayah-wilayah Kurdi yang sebelumnya lebih setia pada PYD. Basis ini memungkinkan mereka untuk menekan kebijakan SDF, terutama dalam isu politik lokal dan distribusi sumber daya.

Dalam beberapa pertemuan, KNC menekankan pentingnya persatuan politik Kurdi. Strategi mereka bukan untuk mengadu domba, melainkan mencari posisi tawar lebih tinggi dalam negosiasi nasional.

Pendekatan ini juga terlihat dalam komunikasi KNC dengan komunitas internasional. Mereka menekankan komitmen terhadap demokrasi, desentralisasi, dan hak-hak nasional, berbeda dengan SDF yang fokus pada militansi dan kontrol wilayah.

Langkah Damaskus memanfaatkan KNC sebagai pengimbang terhadap SDF menunjukkan dinamika internal Kurdi yang kompleks. Pemerintah Suriah berusaha menjaga hubungan dengan Kurdi tanpa terlalu menguatkan YPG atau SDF.

Bagi KNC, momen ini adalah peluang untuk memperkuat legitimasi politik. Mereka dapat memanfaatkan ruang negosiasi untuk menegaskan tuntutan otonomi Kurdi, sekaligus memperluas jaringan politik internasional.

Rojava Peshmerga pun mendapat perhatian lebih dalam konteks ini. Keberadaan mereka menjadi alat diplomasi politik, selain sebagai kekuatan militer yang dapat digunakan untuk menegosiasikan hak-hak Kurdi.

Namun tantangan tetap ada. Rivalitas internal Kurdi dan pengaruh eksternal, termasuk Turki dan negara-negara Barat, membuat posisi KNC harus berhati-hati agar tidak kehilangan dukungan lokal maupun internasional.
Di tengah semua ini, KNC menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain politik yang fleksibel dan strategis. Kenaikan pengaruh mereka menjadi indikasi bahwa politik Kurdi di Suriah sedang mengalami pergeseran signifikan, membuka babak baru dalam hubungan Damaskus dengan bangsa Kurdi.

Skenario ke depan bagi KNC masih penuh ketidakpastian, namun beberapa analis menilai kemungkinan realistis adalah meningkatnya peran politik mereka di wilayah Kurdi yang pro-Damaskus. Pemerintah Suriah diperkirakan akan memanfaatkan KNC sebagai jembatan untuk memperluas pengaruhnya di Hasakah dan wilayah-wilayah yang selama ini dikuasai SDF.

Mengenai jabatan gubernur di Hasakah, peluang KNC untuk mendapatkan posisi ini terbuka, tetapi tidak otomatis. Damaskus kemungkinan besar akan menimbang kestabilan politik, penerimaan masyarakat lokal, dan potensi gesekan dengan SDF sebelum menyerahkan posisi strategis tersebut kepada KNC.

Dalam skenario lain, KNC bisa membangun struktur administratif di wilayah yang selama ini dikuasai SDF tanpa harus mendirikan pemerintahan paralel sepenuhnya. Hal ini dapat berupa kantor koordinasi politik, lembaga sosial, atau unit keamanan ringan yang bekerja sama dengan pemerintah Suriah, sehingga terlihat sebagai penguatan legitimasi tanpa memicu konfrontasi langsung dengan SDF.
Namun, kemungkinan KNC mendirikan pemerintahan paralel di wilayah SDF tetap rendah. Langkah semacam itu berisiko memicu konflik terbuka, merusak citra KNC, dan memancing reaksi keras dari SDF sendiri. Strategi yang lebih realistis adalah menekankan diplomasi, negosiasi, dan koordinasi administratif dengan Damaskus.

Secara keseluruhan, skenario paling realistis menunjukkan KNC bergerak perlahan namun strategis. Mereka dapat memanfaatkan peluang politik, membangun legitimasi lokal, dan mendapatkan akses ke sumber daya, sambil menjaga hubungan dengan pemerintah Suriah dan komunitas internasional. Langkah ini memungkinkan KNC menjadi pemain penting dalam politik Kurdi tanpa harus langsung menyaingi SDF secara militer atau administratif.



READ MORE

Deretan Panjang Daftar Pembantaian Warga Gaza oleh Israel

Juni 29, 2025
•
Sejarah genosida di Gaza oleh Israel tak pernah berhenti sejak 1948 dalam peristiwan Al Nakba. Sejak perang pertama pasca-pendirian negara Israel yang tak diakui oleh Palestina, jalur Gaza selalu menjadi kawasan paling rentan di Timur Tengah. Dimulai dari Perang Arab-Israel 1948, lebih dari 200.000 warga Arab diusir atau melarikan diri ke Gaza. Sejak saat itu, kawasan sempit tersebut berubah menjadi kantong pengungsian permanen dan titik awal ketegangan berkepanjangan.

Pasca-perang, muncul gelombang infiltrasi warga Palestina yang mencoba kembali ke kampung halamannya, sering kali berujung bentrokan senjata. Insiden demi insiden yang disebut insurgency ini memakan ratusan korban jiwa di kedua pihak sepanjang 1949–1956. Ketegangan memuncak saat Israel untuk pertama kalinya menduduki Gaza pada 1956 dalam operasi militer terkait Krisis Suez. Lebih dari seribu warga Palestina tewas, ribuan lainnya mengalami penyiksaan dan penahanan.

Situasi semakin buruk pada 1967 ketika Perang Enam Hari pecah. Israel kembali merebut Gaza. Lebih dari 45.000 warga Palestina terusir, dan hampir seluruh fasilitas pendidikan yang dikelola PBB di Gaza hancur. Kondisi ini melahirkan resistensi bersenjata dan insurgensi skala kecil yang berlangsung hingga awal 1970-an. Israel menahan sekitar 10.000 warga Gaza tanpa proses hukum di periode itu.

Periode 1979–1983 ditandai dengan meningkatnya konflik tiga pihak antara Israel, nasionalis Palestina, dan kelompok Islamis yang mulai berpengaruh. Meskipun data korban sulit dilacak, periode ini menandai peralihan resistensi Gaza dari laskar tradisional ke gerakan terorganisir yang lebih ideologis. Puncaknya terjadi di akhir 1987, ketika Intifada pertama meletus. Lebih dari 500 warga Palestina tewas, puluhan ribu luka-luka, dan Gaza benar-benar berubah menjadi kawasan konflik terbuka.

Gelombang Intifada kedua yang meletus pada 2000 memperburuk kondisi. Sekitar 3.000 warga Palestina meninggal dalam rentang waktu lima tahun, sementara infrastruktur Gaza terus mengalami kerusakan berat. Israel memperketat blokade dan pembangunan pemukiman Yahudi di sekitar Gaza tetap berlangsung. Meski sempat menarik pasukan secara resmi pada 2005, Israel tetap melakukan operasi militer berulang ke wilayah itu.

Pada 2008, Perang Gaza pertama meletus. Serangan Israel selama tiga pekan menghancurkan lebih dari 46.000 rumah, 214 sekolah, dan 52 tempat ibadah. Sekitar 100.000 warga Gaza kehilangan tempat tinggal. Serangan ini menuai kecaman dunia internasional, namun tidak mampu menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang di tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2012, konflik kembali meledak. Serangan udara Israel menewaskan lebih dari 100 warga sipil Gaza. Rumah-rumah, masjid, klinik, dan sekolah menjadi target. Dampaknya, ratusan keluarga kembali menjadi pengungsi di wilayah yang sejak lama telah padat dan miskin fasilitas dasar. Upaya gencatan senjata kerap dilakukan, namun tak pernah bertahan lama.

Tahun 2014, Perang Gaza terburuk sepanjang sejarah terjadi. Lebih dari 2.200 warga Palestina tewas dalam serangan 50 hari. Sekitar 520.000 warga, atau 30 persen penduduk Gaza, terpaksa mengungsi. Seperempat kota Gaza rata dengan tanah, dan sebagian besar fasilitas publik hancur. Krisis kemanusiaan memburuk, sementara embargo Israel atas Gaza tetap diberlakukan.

Di tahun 2021, bentrokan kembali pecah dipicu ketegangan di Masjid Al-Aqsa. Sebanyak 128 warga Gaza tewas, ribuan rumah hancur, dan lebih dari 100.000 orang kembali mengungsi. Infrastruktur vital seperti sekolah dan rumah sakit ikut jadi sasaran. Meski pertempuran usai dalam hitungan pekan, luka sosial dan ekonomi Gaza kian menganga.

Konflik terbaru pada 2023 menjadi salah satu yang paling brutal. Serangan Israel yang dimulai Oktober lalu telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Gaza. Data terbaru menyebut angka korban bisa mencapai 70.000 lebih. Serangan menyasar wilayah padat penduduk, rumah sakit, hingga fasilitas pengungsi. Ribuan tentara Israel juga dilaporkan tewas dalam pertempuran darat yang berlangsung intens di beberapa wilayah.

Dalam lebih dari tujuh dekade, perang Gaza–Israel telah menewaskan puluhan ribu jiwa, menghancurkan infrastruktur, dan memaksa jutaan warga hidup sebagai pengungsi. Sejarah mencatat setiap kali gencatan senjata diumumkan, hanya menjadi jeda sementara sebelum konflik berikutnya meletus.

Wilayah Gaza kini menjadi kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, di tengah kemiskinan dan embargo yang belum dicabut sepenuhnya. Perang-perang yang terjadi bukan hanya soal perebutan wilayah, tapi juga persoalan kemanusiaan, identitas, dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.

Seiring perkembangan situasi politik global dan dukungan negara-negara Arab yang terus dinamis, masa depan Gaza masih abu-abu. Namun satu hal yang pasti, setiap perang meninggalkan generasi baru anak-anak yang tumbuh dalam trauma, di balik reruntuhan sekolah, rumah sakit, dan masjid.

Upaya damai kerap kandas di meja diplomasi. Israel tetap menuntut pengakuan atas keberadaan negara Yahudi tanpa kompromi soal pengungsi Palestina. Sementara Gaza, di bawah kepemimpinan berbagai faksi, tetap memegang prinsip mempertahankan hak kembali ke tanah air mereka.

Konflik Gaza–Israel menjadi salah satu konflik berkepanjangan terburuk abad modern. Dari 1948 hingga kini, jalur Gaza tak pernah benar-benar mengenal perdamaian. Deretan perang yang terus bertambah menjadi catatan gelap sejarah Timur Tengah.

Perjalanan sejarah Gaza adalah kisah tentang penjajahan, pengusiran, perlawanan, dan penderitaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meski berkali-kali porak-poranda, Gaza tetap berdiri, meski dalam kepedihan, di antara reruntuhan dan api peperangan.

READ MORE

Nasib Industri Antariksa Suriah Paska Pemerintahan Transisi

Juni 25, 2025
•
Suriah, sebuah negara yang pernah mencatat sejarah dengan mengirimkan kosmonotnya ke luar angkasa melalui Uni Soviet, kini menghadapi jalan terjal dalam merajut kembali benang ambisi antariksa. Proyek luar angkasa, yang sempat menjadi kebanggaan nasional, terhenti oleh gejolak internal dan perubahan lanskap geopolitik yang drastis. Tantangan di masa depan bukan hanya sekadar teknis, melainkan juga politis dan finansial, menuntut pendekatan strategis yang inovatif dan adaptif.

Program antariksa Suriah, yang kini di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Teknologi, berhadapan dengan realitas pahit. Infrastruktur riset yang ada saat ini dianggap belum memadai untuk kembali mengembangkan riset antariksa secara penuh. Prioritas negara bergeser, dan alokasi dana untuk proyek-proyek ambisius seperti peluncuran satelit menjadi tidak realistis dalam kondisi ekonomi yang masih merangkak.

Meski demikian, kantor yang menaungi Badan Antariksa Suriah memiliki potensi besar untuk bertransformasi. Alih-alih menjadi pusat riset langsung, lembaga ini dapat berperan sebagai regulator dan fasilitator utama. Peran ini memungkinkan Badan Antariksa Suriah untuk menjadi motor penggerak inovasi di universitas-universitas lokal, mendorong mereka untuk mengembangkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan antariksa.

Kolaborasi ini bisa meliputi berbagai bidang vital. Pengembangan teknologi satelit menjadi salah satu area yang paling menjanjikan, dimulai dari satelit kecil atau CubeSat yang lebih terjangkau. Selain itu, inovasi dalam perangkat lunak untuk analisis data satelit, pemodelan orbital, dan simulasi antariksa sangat dibutuhkan, membuka peluang bagi para insinyur perangkat lunak Suriah.

Robotika juga menjadi bidang yang krusial, terutama untuk eksplorasi dan pemeliharaan di luar angkasa di masa mendatang. Pengembangan drone dan robot untuk aplikasi terrestrial dengan potensi adaptasi ke lingkungan luar angkasa bisa menjadi langkah awal yang strategis. Ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa dan peneliti untuk mengasah kemampuan mereka dalam teknologi mutakhir.

Hubungan kerja sama dengan Rusia, yang sempat terjalin erat dengan penandatanganan kesepakatan penelitian antariksa dan penginderaan jauh pada tahun 2016, kini berada dalam ketidakpastian. Terbentuknya pemerintahan transisi di Suriah berpotensi mengganggu atau bahkan mengubah arah kemitraan strategis ini. Kondisi geopolitik yang dinamis menuntut Suriah untuk mencari alternatif dan memperluas jaringan kerja sama.

Melihat ke depan, peluang kerja sama dengan negara-negara di kawasan Teluk menjadi sangat menjanjikan. Beberapa negara Teluk telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam program antariksa mereka, memiliki sumber daya finansial, dan menunjukkan keinginan untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek ilmiah dan teknologi. Ini bisa membuka pintu bagi transfer pengetahuan, pendanaan bersama, dan bahkan partisipasi dalam misi antariksa regional.

Pengalaman ilmuwan Palestina dari Gaza yang terlibat dalam misi Mars NASA, khususnya dalam pengembangan helikopter drone, menjadi inspirasi berharga. Kisah ini membuktikan bahwa keterbatasan geografis dan politik tidak menghalangi para talenta untuk berkontribusi pada proyek antariksa global yang ambisius. Suriah dapat belajar dari pendekatan ini, mendorong partisipasi individu dan tim kecil dalam proyek-proyek internasional.

Pembentukan Badan Antariksa Suriah pada 18 Maret 2014, di tengah hiruk-pikuk Perang Saudara Suriah, menunjukkan tekad pemerintah untuk tidak sepenuhnya melupakan ambisi antariksa. Ini adalah langkah awal yang penting, meskipun kondisi saat itu jauh dari ideal untuk memulai program skala besar. Keberadaan badan ini menjadi fondasi hukum dan administratif bagi upaya-upaya di masa mendatang.

Kesepakatan dengan Roscosmos pada 19 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Dr. Osama al-Ammar dari pihak Suriah dan Igor Komarov dari Rusia, merupakan momen penting. Ini menggarisbawahi komitmen untuk kerja sama dalam penelitian antariksa dan penginderaan jauh, yang sangat vital untuk pemantauan lingkungan, pertanian, dan perencanaan kota di Suriah.

Menteri Komunikasi dan Teknologi Suriah, Iyad Khatib, pada 11 Desember 2018, menegaskan kembali pentingnya mengembangkan "peta jalan untuk program antariksa Suriah" dan meluncurkan satelit buatan pertama ke orbit Bumi. Pernyataan ini mencerminkan visi jangka panjang, meskipun implementasinya menghadapi banyak rintangan praktis.

Apabila dibandingkan dengan program antariksa Irak, Suriah dapat mengambil pelajaran berharga. Irak pernah berambisi meluncurkan satelitnya sendiri dengan proyektor Al-Abid LV, sebuah proyek sipil yang dimulai pada 1988. Kendaraan peluncur tiga tahap ini dirancang berbasis rudal Scud dan S-75 Dvina, namun hanya tahap pertamanya yang berhasil diuji pada Desember 1989.

Menurut Jenderal Ra'ad, tahap kedua dan ketiga dari Al-Abid tidak pernah dikembangkan lebih lanjut, dan bahkan gambar desainnya pun tidak tersedia. Kegagalan ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan besar dalam mengembangkan kemampuan peluncuran antariksa dari nol, terutama di tengah keterbatasan teknologi dan sumber daya.

Pengalaman Irak ini menjadi pengingat bahwa ambisi besar harus diiringi dengan fondasi teknis yang kuat, investasi yang berkelanjutan, dan lingkungan politik yang stabil. Suriah dapat memfokuskan upaya awalnya pada pengembangan satelit kecil dan kemampuan penginderaan jauh, sebelum mencoba melangkah ke pengembangan kendaraan peluncur yang jauh lebih kompleks dan mahal.

Di tengah segala tantangan, potensi inovasi di Suriah tetap ada. Dengan dorongan dan regulasi yang tepat dari Badan Antariksa, universitas-universitas dapat menjadi pusat inkubasi bagi ide-ide baru. Kompetisi dan hibah penelitian dapat memicu kreativitas di kalangan mahasiswa dan dosen, menciptakan ekosistem inovasi yang dinamis.

Membangun kembali program antariksa Suriah bukan hanya tentang teknologi, melainkan juga tentang pembangunan kapasitas manusia. Investasi dalam pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) sangat penting untuk mencetak generasi baru ilmuwan dan insinyur yang mampu memimpin upaya antariksa di masa depan.

Kemandirian dalam teknologi antariksa akan memberikan Suriah kontrol lebih besar atas data dan informasi penting untuk pembangunan nasional.

Penginderaan jauh, misalnya, dapat digunakan untuk memantau kerusakan akibat konflik, mengelola sumber daya air, dan meningkatkan hasil pertanian, yang semuanya sangat vital bagi pemulihan negara.

Meskipun meluncurkan kosmonot sendiri seperti di masa lalu mungkin masih jauh, fokus pada pengembangan aplikasi antariksa yang praktis dan kolaborasi internasional dapat menjadi jalan yang lebih realistis dan berkelanjutan bagi Suriah. Langkah-langkah kecil namun strategis akan membangun momentum dan kepercayaan diri.

Peran diaspora Suriah yang tersebar di seluruh dunia, banyak di antaranya adalah ilmuwan dan insinyur berbakat, juga tidak boleh diabaikan. Mereka dapat menjadi jembatan untuk transfer pengetahuan dan teknologi, serta memfasilitasi kerja sama dengan institusi-institusi antariksa global. Mengajak mereka berkontribusi pada pembangunan kembali negara adalah aset yang tak ternilai.

Pada akhirnya, masa depan program antariksa Suriah akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, menarik investasi, dan menjalin kemitraan strategis. Meskipun jalan yang terbentang penuh tantangan, sejarah telah membuktikan bahwa Suriah memiliki potensi untuk bangkit dan kembali merangkul bintang-bintang.

READ MORE

Pendanaan Alutsista: Jangan Biarkan Mimpi Teknologi Terkubur!

Maret 22, 2025
•
Indonesia, dengan ambisi besar untuk menjadi negara maju, tidak bisa mengabaikan pentingnya kemandirian teknologi, terutama dalam bidang alutsista. Namun, pendanaan riset dan pengembangan alutsista sering kali menjadi batu sandungan. Pemerintah kerap ragu menggelontorkan dana karena pengalaman pahit proyek-proyek mangkrak di masa lalu.

Masih teringat bagaimana proyek pesawat N240 dan N2130 yang dikembangkan oleh IPTN (kini PT DI) harus berakhir di tengah jalan. Akibatnya, para ahli dan insinyur terbaik bangsa justru dibajak oleh negara lain, menyumbangkan keahlian mereka untuk kemajuan teknologi negara lain. Sungguh ironis!

Tragedi IPTN seharusnya menjadi pelajaran berharga. Mimpi teknologi anak bangsa tidak boleh dibiarkan terkubur begitu saja. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya pendanaan alutsista dilakukan agar efisien, efektif, dan tidak terbuang sia-sia?

Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah sistem uang muka. Misalnya, untuk pembelian 10 pesawat, pemerintah memberikan uang muka yang signifikan. Jika proyek mangkrak atau overbudget, yang hangus hanyalah uang muka tersebut, meminimalkan kerugian negara.

Sistem ini bisa diterapkan untuk proyek-proyek alutsista lainnya, seperti kapal perang, tank, atau rudal. Dengan demikian, industri pertahanan dalam negeri memiliki modal awal untuk memulai produksi, sementara pemerintah tetap memiliki kendali atas risiko keuangan.

Tentu saja, sistem uang muka harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan transparansi. Setiap tahapan proyek harus diaudit secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai rencana. Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi yang jelas untuk menilai kelayakan proyek sebelum uang muka dicairkan.

Negara lain yang sukses membangun industri pertahanan mandiri dapat menjadi contoh. Korea Selatan, misalnya, berani berinvestasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan alutsista. Mereka tidak takut mengambil risiko, asalkan ada potensi keuntungan jangka panjang bagi negara.

Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia juga memiliki pendekatan yang berbeda dalam pendanaan alutsista. Amerika Serikat mengandalkan anggaran belanja militer yang sangat besar, sementara Tiongkok dan Rusia lebih fokus pada pengembangan teknologi dalam negeri.
Korea Utara, meski terisolasi, mampu mengembangkan alutsista nuklir dan rudal balistik berkat komitmen politik yang kuat dan pendanaan yang terarah. Namun, pendekatan ini tentu tidak bisa ditiru oleh Indonesia karena alasan etika dan stabilitas regional.

Indonesia perlu menemukan model pendanaan alutsista yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara. Model negara lain tidak bisa ditiru mentah-mentah, tetapi pelajaran berharga dari pengalaman mereka dapat diambil.

Selain uang muka, opsi lain yang bisa dipertimbangkan adalah kemitraan dengan pihak swasta atau asing. Namun, perlu ada klausul yang jelas mengenai transfer teknologi dan kontrol negara atas produksi.

Yang terpenting, pemerintah harus memiliki visi jangka panjang dalam pengembangan industri pertahanan. Kebutuhan saat ini tidak bisa menjadi satu-satunya pertimbangan, tetapi juga potensi ancaman di masa depan.

Investasi dalam alutsista bukan sekadar belanja militer, tetapi juga investasi dalam kemandirian teknologi dan kedaulatan negara. Dengan pendanaan yang tepat dan pengelolaan yang baik, industri pertahanan yang kuat dan disegani dapat dibangun.

Indonesia mampu menciptakan alutsista canggih yang tidak kalah dengan buatan negara lain. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik, komitmen, dan kerja keras.

Mimpi teknologi anak bangsa jangan dibiarkan terkubur lagi. Mari bangun industri pertahanan yang mandiri dan berdaya saing!

Dibuat oleh AI
READ MORE

LFX-1 dan LFX-2: Ambisi Indonesia di Kancah Pesawat Tempur Generasi Masa Depan, Peluang Kerja Sama Internasional

Maret 20, 2025
•
Jakarta – Ambisi Indonesia untuk mengembangkan pesawat tempur generasi masa depan melalui proyek LFX-1 dan LFX-2 semakin nyata. Konsep yang digagas oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini diharapkan dapat membawa Indonesia ke jajaran negara-negara yang memiliki kemampuan teknologi dirgantara canggih.

LFX-1 dirancang sebagai pesawat tempur generasi kelima dengan kemampuan siluman dan avionik canggih. Pesawat ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertahanan udara Indonesia dalam menghadapi ancaman-ancaman modern. Sementara itu, LFX-2 memiliki visi yang lebih jauh ke depan, dirancang sebagai platform pengembangan pesawat tempur generasi keenam dengan kemampuan yang lebih canggih, seperti kecerdasan buatan, senjata energi terarah, dan kemampuan untuk beroperasi dalam formasi drone.

Konsep LFX-1 dan LFX-2 memiliki kemiripan dengan program TAI KAAN yang dikembangkan oleh Turki. Bahkan, baru-baru ini muncul kabar bahwa Arab Saudi berminat untuk memesan jet tempur TAI KAAN milik Turki, yang akan menguntungkan kedua negara. 

Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional dapat menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan pesawat tempur generasi masa depan.
Indonesia juga memiliki peluang untuk menjalin kerja sama internasional dalam pengembangan LFX-1 dan LFX-2. BRIN dapat mengajak negara-negara lain yang memiliki minat dan kemampuan di bidang teknologi dirgantara, seperti negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau negara-negara anggota D-8.

Negara-negara seperti Brunei Darussalam, Bangladesh, atau negara-negara D-8 lainnya memiliki potensi untuk menjadi mitra strategis dalam pengembangan LFX-1 dan LFX-2. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:

 * Transfer teknologi: Indonesia dapat berbagi dari pengalaman negara-negara lain dalam mengembangkan pesawat tempur.

 * Pengembangan bersama: Indonesia dan negara-negara mitra dapat bekerja sama dalam mengembangkan komponen-komponen pesawat tempur.

 * Produksi bersama: Indonesia dan negara-negara mitra dapat bekerja sama dalam memproduksi pesawat tempur.

 * Pemasaran bersama: Indonesia dan negara-negara mitra dapat bekerja sama dalam memasarkan pesawat tempur ke negara-negara lain.

Kerja sama internasional ini akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, antara lain:

 * Mempercepat pengembangan LFX-1 dan LFX-2.
 * Mengurangi biaya pengembangan.
 * Meningkatkan akses ke teknologi canggih.
 * Memperluas pasar ekspor.

Dengan kerja sama internasional yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan ambisinya untuk memiliki pesawat tempur generasi masa depan yang canggih dan berdaya saing. LFX-1 dan LFX-2 dapat menjadi simbol kemandirian teknologi Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kuat di kawasan.

Dibuat oleh AI
READ MORE

Selain Hibah Pesawat Tempur Mirage 2000, Qatar Ingin Kerjasama Manufaktur Alutsista dan Militer

November 17, 2022
•
Pemerintah terus mendorong penguatan kerja sama dengan Qatar sebagai upaya peningkatan hubungan ekonomi antarkedua negara, khususnya pada aspek perdagangan dan investasi di bidang manufaktur dan militer. 

Untuk meningkatkan profil investasi kedua negara, kerja sama institusional antara Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority dan Qatar Investment Authority dinilai perlu untuk didorong.


Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Qatar Ali bin Ahmed Al Kuwari Faisal Al-Ibrahim di Alpen Gold Hotel, Davos-Swiss, Selasa (24/5/2022). Pertemuan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pada gelaran World Economic Forum (WEF) 2022.

READ MORE

Nine-Year-Old Pakistani Girl Beats Indian Professor, Sets World Record in Chemistry

Agustus 03, 2020
•
A nine-year-old Pakistani girl breaking the record of Indian professor became the fastest and youngest in the world to arrange the chemical elements of the periodic table in the shortest possible time.

Natalia Najam, the Lahore-based science enthusiast, achieved the Guinness World Records title after arranging all elements of the periodic chart in just 2 minutes and 42 seconds on July 18, 2020, according to Gulf News.

She broke the previous record by 7 seconds.

After setting the record, the young girl screamed with joy as the judges gave her a resounding thumbs up.

Najam accomplished the feat by breaking the record previously held by Indian economics professor Meenakshi Agarwal who completed the same task in 2 minutes and 49 seconds.

The young Pakistani girl hopes that her achievement will inspire children around the world to continue taking strides in science and pursue careers in science, technology, engineering and math (STEM).

Many Pakistanis on social media hailed her achievement calling her “Pakistan’s young scientist” and an inspiration for young children especially girls to take up science subjects.

Her father Hasan Najam says his daughter has not received formal schooling and has been educated at home, local media reported.

READ MORE

Percepat Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemerintah Tambah Rp6,4 T

Juli 28, 2019
•
ilustrasi
PORSEA ONLINE -- Kunjungan Kementerian Pariwisata ini merupakan bagian dari program kegiatan untuk meningkatkan nilai pariwisata Kaldera Toba.

Dalam kunjungan ini Menteri Pariwisata, Arief Yahya didampingi Dadang Rizki Ratman; Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; Hiramsyah S. Thaib, Ketua Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas); Arie Prasetyo; Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba serta jajaran pejabat kementerian dan lembaga lainnya.

Kunjungan kerja ke The Kaldera Danau Toba ini dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi progres perkembangan pariwisata dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).

Berdasarkan hasil Rapat Terbatas Presiden (15/7), pemerintah akan menambahkan anggaran sebesar Rp 6,4 triliun untuk mempercepat pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo-Flores, Mandalika, dan Manado.

Tambahan anggaran ini mendorong Kemenpar untuk mempercepat seluruh program destinasi dengan mengadakan rapat dan membahas progres mingguan dari masing-masing destinasi pariwisata prioritas tersebut.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan bahwa Kemenpar memiliki target jumlah wisatawan mancanegara pada 2019 sebesar 20 juta dengan target jumlah devisa Rp 240 triliun dan perjalanan wisatawan dalam negeri sebanyak 275 juta."Kami berharap, pariwisata bisa memberikan kontribusi 15 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB)," tambahnya.

Untuk kawasan destinasi yang cukup luas, dibandingkan Badan Otorita Pariwisata lainnya yang  terdiri dari 8 kabupaten, terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir yaitu sebesar 81% dari tahun 2016 ke 2017, dengan pertumbuhan PAD di kabupaten sekitar Danau Toba 2016-2017 mencapai 70%.

Sebagai salah satu Geopark yang sedang menjalani proses menuju UNESCO Global Geopark (UGG), Geopark Nasional Kaldera Toba (GNKT) masih menunggu pengumuman sekitar bulan September 2019.

“Insya Allah di September 2019 ini Geopark Kaldera Toba mendapatkan status UGG. Sesuai usulan, kami akan menjadikan 16 site Geopark Kaldera Toba menjadi quick wins Atraksi BPODT.” ucap Hiramsyah S. Thaib, Ketua Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas atau biasa disebut 10 Bali Baru.

Mengacu sebaran dan identifikasi singkapan batuan dan situs-situs geologi, Kaldera Toba terdiri dari 16 geosite yang dikelompokkan menjadi 4 Geoarea. Berdasarkan pertimbangan kondisi geografisnya, dipilah menjadi Geoarea Kaldera Porsea, Kaldera Haranggaol, Kaldera Sibandang, dan Geoarea Pulau Samosir.

Geoarea Kaldera Haranggaol yang berada di ujung Utara GKT, terdiri dari beberapa geosite (situs kebumian), salah satunya adalah Geosite Tongging Sipiso-piso.

Demi mendongkrak kesiapan seluruh ekosistemnya untuk mendukung quick wins ini, Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas bersama dengan jajaran direksi BPODT sudah menyelenggarakan pertemuan untuk membahas progres sesuai framework ekosistem pariwisata yaitu Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas (3A), yang termasuk kedalam 9 pilar Transformer.
Selain Kaldera Toba, rombongan meninjau salah satu atraksi amenitas andalan sekitar Danau Toba yaitu Desa Wisata Sigapiton, hanya 30 menit dari Parapat, disambut oleh Ketua Tim Percepatan Homestay Desa Wisata, Anneke Prasyanti.

Arief Yahya berharap, sumber daya manusia harus ditingkatkan untuk menunjang sumber daya yang sudah ada. Di sana terdapat homestay dan rumah tradisional yang didukung langsung pembangunannya oleh Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata.

Pada kesempatan ini, Hiramsyah pun menuturkan bahwa salah satu strategi untuk membangun destinasi dapat melalui pengembangan desa wisata yang ada di sekitar daerah pengembangan 10 Bali Baru.

“Kekayaan dan keunikan alam serta budaya kita begitu eksotik, penuh daya tarik. Seluruh dunia harus melihat itu.”
Untuk akses menuju ke Desa Sigapiton,

Bupati Tobasa, Darwin Triadi, menjanjikan bantuan pembangunan jalan dari Desa Sigapiton. BPODT pun siap mendukung pembangunan desa wisata tersebut. Dukungan ini tentu mempermudah akses wisatawan yang berwisata ke Desa Wisata Sigapiton.

“Dengan tawaran menarik homestay yang hanya Rp85.000/malam, wisatawan dapat merasakan keindahan alam dari mulai danau hingga atraksi sekitar.” ujar Anneke selaku Ketua Tim Percepatan Homestay. (sumber)
READ MORE

Dakwah Arsyad Thalib Lubis di Porsea, Pejuang Hizbullah yang Pernah Jadi Politisi Masyumi

Januari 27, 2019
•
Sumber
PORSEA ONLINE -- Selain berdakwah, ulama dahulu juga berjuang untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu juga dilakukan pendiri Al Jam'iyatul Washliyah Muhammad Arsyad Thalib Lubis.

Muhammad Arsyad Thalib Lubis adalah seorang ulama kelahiran Stabat, Langkat, Sumatera Utara, Oktober 1908. Selain dikenal sebagai ulama, dia juga dikenal sebagai penulis dan tokoh pendiri Al Jam'iyatul Washliyah atau Al Washliyah, salah satu organisasi Islam di Indonesia yang didirikan 30 November 1930.

Banyak catatan terkait kiprah Arsyad Thalib Lubis yang akrab disapa Tuan Arsyad ini. Salah satunya, saat dia ditangkap oleh penjajah pada tanggal 23 Maret 1949, lalu dipenjarakan sebagai tahanan politik di Penjara Suka Mulia Medan. Dia mendekam di tahanan sampai

Sebelum ditahan, sepak terjang Tuan Arsyad memang menjadi perhatian Belanda. Dia dianggap sebagai ulama yang berpengaruh di kalangan kaum muslim dan sangat berpengaruh bagi penjajah. Tuan Arsyad pun mengeluarkan fatwa wajib bagi setiap muslim menentang kedatangan penjajah Belanda yang berkeinginan kembali menjajah Indonesia.

Sebuah buku berjudul Penuntun Perang Sabil (1946), adalah karyanya. Tuan Arsyad juga pernah bergabung dalam perjuangan Hizbullah untuk wilayah Sumatera Timur. Akibatnya, dia ditangkap oleh polisi Sumatera Timur yang masih dikuasai oleh Belanda dan tentara NICA-nya.

Dia ditahan sejak 23 Desember 1949. Saat dalam tahanan, istrinya, Siti Jamaah binti Kamil bin Sampurna, meninggal dunia.

Tuan Arsyad adalah putra kelima dari pasangan Lebai Thalib bin H Ibrahim Lubis dan Markoyom Nasution. Ayahnya berasal dari Kampung Pastap,Kotanopan,Tapanuli Selatan, kemudian menetap di Stabat, sebagai petani yang agamis sehingga mendapat panggilan 'Lebai', panggilan kehormatan di daerahnya atas ilmu agama yang dimiliki.

Arsyad menjalani seluruh pendidikannya di Sumatera Utara. Setelah menjalani pendidikannya dalam kurun waktu 1917-1930, Arsyad memperdalam ilmu tafsir, hadits, usul fiqh dan fiqh kepada Syekh Hasan Maksum di Medan.

Berkat ketekunan dan kecerdasannya,Arsyad mendapat kepercayaan dari gurunya yakni H Mahmud Ismail Lubis untuk menyalin karangan yang akan dimuat di surat kabar. Pada usia 20 tahun, Arsyad menjadi penulis di Majalah Fajar Islam di Medan.

Buku pertamanya, Rahasia Bible, terbit pada 1934. Buku ini menjadi pegangan mubalig dan dai Al Washliyah dalam mensyiarkan Islam di Porsea, Tapanuli Utara.

Arsyad aktif mengajar pada beberapa Madrasah Al Washliyah di Aceh maupun di Medan dari tahun 1926-1957. Arsyad juga pernah mengajar di Sekolah Persiapan Perguruan Tinggi Islam Indonesia di Medan (1953-1954), menjadi Guru Besar ilmu Fiqh dan Usul Fiqh pada Universitas Islam Sumatera Utara-UISU (1954-1957), dan dosen tetap pada Universitas Al Washliyah (UNIVA) sejak berdirinya universitas itu (1958) hingga akhir hayatnya.

Sejak berdirinya organisasi Al Jam'iyatul Washliyah pada 9 Rajab 1349 H atau 30 November 1930 M, Arsyad menjadi anggota Pengurus Besar Al Washliyah sampai 1956. Meski tidak berada dalam kepengurusan lagi, Arsyad tetap aktif memberikan sumbangan pikiran dan tenaga dalam kegiatan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Puluhan ribu orang dari Tanah Batak dan Karo, Sumut, masuk Islam berkat dakwahnya.

Arsyad juga melakukan berbagai perdebatan dengan tokoh-tokoh Kristen di Medan, seperti Pendeta Rivai Burhanuddin (Pendeta Kristen Adven), Van den Hurk (Kepala Gereja Katolik Sumatera Utara), dan Sri Hardono (Kristen Katolik). Perdebatannya itu diterbitkan dalam bentuk buku.

Arsyad pernah terlibat dalam dunia politik Indonesia dengan menjadi pengurus di Majelis Syuro Muslimin (Masyumi). Dia juga menjadi kepala Kantor Urusan Agama se-Sumatera Timur. Selain itu, bersama sejumlah ulama lainnya, Arsyad menjadi perwakilan pertama ulama Al Washliyah yang menjadi delegasi Indonesia saat berkunjung ke Uni Soviet.

Setelah perjuangan panjang bagi Islam dan bangsa Indonesia, Arsyad wafat pada Kamis, 6 Juli 1972 di rumahnya, Jalan Sei Kera, Medan. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan dekat rumahnya di Jalan Mabar, Sei Kera, Kota Medan.  (sumber)
READ MORE

Yusril dan Wagubsu Hadiri Rakorwil Partai Bulan Bintang Sumut

Desember 12, 2018
•
ilustrasi
PORSEA ONLINE -- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Ra­korwil) dan sekakigus pembekalan caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD  Kab/Kota se-Sumaut di Hotel Madani Medan, Selasa (11/12/2018).

Kegiatan ini dihadiri Fungsionaris Partai dan Caleg PBB se-Sumut. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang sebelumnya hadiri kegiatan konsolidasi PBB di Sumbar kemarin kini hadir di Rakorwil PBB Sumut.

Turut juga hadir Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, dalam kesempatan ini Wagub diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan mewakili pemerintah daerah.

Ketua DPW PBB Sumut Awaluddin Sibarani menyatakan kegiatan rakorwil ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyatukan persepsi dan strategi guna menghadapi pemilu 2019 tahun depan. DPW kata Awaludin, akan fokus pada pengamanan suara di tps denang merekrut saksi sebanyak mungkin.

“Kegiataan ini diseleng­gara­kan un­tuk menyatukan lang­kah dan menyi­kapi Pemilu 2019 oleh para caleg. Sekali­gus menyamakan strategi pe­menangan PBB, serta lebih ber­kon­sentrasi mengawal suara di TPS dengan merekrut saksi,” kata Awaluddin saat dikonfirmasi Abadikini.com, Selasa (11/12/2018).

Terkait dengan Pilpres, Awaluddin menyerukan kepada kader PBB di Sumut untuk sabar menunggu hasil rakornas yang akan berlangsung di bulan januari 2019 nanti. Untuk itu ia meminta agar kader fokus pemenangan partai di pemilihan legislatif (pileg)

“DPW dan DPC PBB se-Sumut tetap fokus pileg. soal Pilpres diharap sabar menunggu keputu­san  di Rakornas yang akan berlangsung  pertengahan Januari mendatang di Ja­karta,” tegasnya. (sumber)
READ MORE

Ceramah #UstadAbdulSomad di Acara #IKAPDA di Pesantren Darul Arafah

November 23, 2018
•
Ustad Abdul Somad (alumni Pesantren Darul Arafah) bersama H. Julkifli Marbun, Bacaleg DPR RI dari PBB untuk Dapil Sumut 2 (Alumni Pesantren Al Kautsar Al Akbar) dalam sebuah kesempatan/ilustrasi/sumber
PORSEA ONLINE -- Saat Pelaksana Tugas Bupati Deliserdang H Zainuddin Mars ketika mengunjung Pesantren Darul Arafah Raya di Desa Lao Bakeri Kecamatan Kutalimbaru, Kamis (12/4) malam, menyampaikan motivasi dan rasa bangganya kepada anaka-anak santri dan juga alumni-alumni santri Pesantren Darul Arafah Raya di Kecamatan Kutalimbaru.

Rasa bangga Plt Bupati dikarenakan adanya salah satu Lurah di Deliserdang yang tamatan Pesantren Darul Arafah Raya dan sekaligus sebagai Ketua IKAPDA (Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah).

“Saya baru tau bahwa Lurah saya ini adalah alumni Pesantren Darul Arafah Raya, karena sebagai lurah saya menggap beliau berprestasi, sehingga saya bertanya kepada saudara Edy Sahputra sebelum masuk IPDN saudara sekolah dimana," tanya Plt Bupati H Zainuddin Mars, kepada Edi Sahputra sembari menjawab “saya berasal sekolah dari pesantren Darul Arafah ini Pak”.

Pada kesempatan itu dengan sedikit canda Plt Bupati H Zainuddin Mars menyampaikan rasa takutnya kalau tidak bisa hadir pada acara Tabligh Akbar dan Pelantikan Dewan Pengurus Pusat IKAPDA.

“Saya takut pada malam hari ini kalau tidak datang, karena yang dilantik pada hari ini adalah lurah dimana tempat saya bertinggal yaitu Lurah Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Seituan, jadi kalau saya tidak bisa hadir bisa ditegur lurah saya nanti “canda Plt Bupati H Zainuddin Mars” yang membuat ribuan santri galak tawa tak terkecuali Alustad Abdul Somad yang juga Alumni pondok Pesantren ini dan Pendiri Pondok Pesantren Darul Arafah Raya H Amrullah Naga Lubis yang hadir pada acara tersebut.


Zainuddin Mars juga mengatakan bahwa Ponpes merupakan pendidikan yang lengkap selain mendapat ilmu pendidikan umum juga memperoleh ilmu agama.

“Pondok pesantren itu lembaga pendidikan yang komplit, dan pondok pesantren mampu mencetak seseorang yang berkarakter dan berakhlakul karimah” ungkapnya.

Karenanya pada malam ini saya mengucapkan selamat kepada pengurus IKAPDA (Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah) priode 2018 - 2023 yang baru dilantik, semoga dibawah kepemimpinan saudara Edi Syahputra IKAPDA ini bisa besar. (sumber)

Adv

Adv

READ MORE

Menteri Rudiantara Tawarkan Prospek Investasi Besar untuk Masayoshi Son

September 07, 2018
•
ilustrasi
PORSEA ONLINE -- Rudiantara S.Stat. MBA (59), Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pagi ini (5/9/2018) bertemu dan berbicara panjang dengan Masayoshi Son (61) pengusaha besar Jepang dengan kekayaan 26 miliar dolar AS, yang juga pemilik Softbank Group, mengenai perusahaan unicorn di Indonesia.

"Pagi ini saya berbicara dengan Masayoshi Son tentang melihat Indonesia dengan populasi 260 juta jiwa sebagai core populasi raksasa di Asia dengan total 600 juta jiwa," papar Menteri Rudiantara kepada Tribunnews.com sore ini (5/9/2018).

Son san (Red: panggilan di Jepang) menurut Menteri Rudiantara, tertarik kepada Indonesia dan ingin sesuatu yang sama dengan keinginan Indonesia.

"Kita melihat justru dijital ekonomi saat ini bagi Indonesia baik karena Indonesia tak punya legacy, sehingga bisa memulai bareng-bareng dengan negara maju seperti Jepang ini atau pun sekelas Amerika pula," paparnya.

Kalau dari sisi ekonomi ada legacy, justru legacynya Indonesia tidak seperti negara maju lain.

"Kita Indonesia bisa start di garis yang sama. Indonesia mjemiliki kesempatan untuk lakukan hal serupa dengan yang diinginkan Son san. Jadi kita punya garis start yang sama untuk maju bersama."

Oleh karena itu Menteri Rudiantara menambahkan akan menbindaklanjuti pembicaraan pagi ini dengan pihak Softbank dalam waktu dekat.

"Kita tadi juga berbicara dengan COO nya dan Chief Strategy nya yang dulu adalah direktur Japan Post dan saya kenal baik. Jadi enak sekali tadi pembicaraan bersama, dan akan ditindaklanjuti lebih lanjut dalam waktu dekat mendatang."

Apabila Softbank memasuki Indonesia (Red.: Dua tahun lalu Softbank telah investasi di pasar internet Indonesia), maka diharapkan percepatan pembentukan Unicorn baru dapat lebih cepat lagi tumbuh berkembang di Indonesia. (sumber)
READ MORE

Soal Tenggelamnya #KMSinarBangun di #DanauToba, Ini Masukan dari Fadli Zon #PrayforDanauToba #SumutBerduku

Juni 23, 2018
•
PORSEA ONLINE -- Dua kecelakaan kapal terjadi di Danau Toba dalam waktu berdekatan. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengkritik lemahnya pengawasan pemerintah pada transportasi laut.

Dalam sepekan, terjadi kecelakaan dua kapal di Danau Toba. Pertama adalah kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun, yang menyebabkan 3 korban meninggal dunia dan 184 orang belum ditemukan. Kemudian semalam, Jumat (22/6), terjadi kecelakaan KM Ramos Risma Marisi, yang menyebabkan satu orang hilang terbawa ombak.

"Ini memprihatinkan. Saya ikut berdukacita atas terjadinya kecelakaan-kecelakaan tersebut. Kita semua tentu berharap semoga para korban yang hilang bisa segera ditemukan," ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/6/2018).

Fadli pun mengingatkan membantu korban dengan perawatan dan santunan tak cukup. Pemerintah didesak segera melakukan pembenahan di sektor transportasi laut, termasuk danau.

"Pemerintah selalu mengklaim keberhasilan pembangunan tol laut, poros maritim, dan sejenisnya, namun faktanya tingkat kecelakaan laut di Indonesia justru terus meningkat, khususnya angka kecelakaan kapal penumpang. Bulan Juni 2018 saja, saya catat ada empat kasus tenggelamnya kapal yang mengangkut penumpang," kata Fadli.

"Selain kecelakaan KM Sinar Bangun dan KM Ramos, kurang dari seminggu sebelumnya juga terjadi kasus tenggelamnya KM Albert di Pulau Maspari, Sumatera Selatan, dan KM Arista yang tenggelam di Perairan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Menurut saya, kecelakaan laut beruntun yang terjadi menjelang dan sesudah Lebaran ini perlu dievaluasi serius," lanjutnya.

Fadli mengakui kecelakaan moda transportasi udara dan kereta api sudah jauh menurun. Hanya, menurut dia, kecelakaan pada moda transportasi laut disebutnya mengalami kenaikan yang cukup besar.

"Dari empat moda transportasi, angka kecelakaan transportasi udara dengan kereta api di Indonesia sebenarnya telah menurun signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun khusus untuk transportasi laut, angka tahun lalu saja naik hampir 100 persen jika dibandingkan pada 2016. Menurut data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), pada 2016 jumlah kecelakaan laut hanya 18. Namun, sepanjang tahun 2017, angkanya meningkat menjadi 34 kecelakaan," papar Fadli.

"Sebagai catatan, jumlah kecelakaan laut sejak 2012-2017 terdata sebanyak 107 kecelakaan, terdiri dari kasus 29 kapal tenggelam, 40 kapal terbakar, 24 kapal tubrukan, 10 kapal kandas, dan 4 lain-lain. Secara keseluruhan, jumlah korban meninggal sebanyak 931 dan korban luka-luka 631. Ini catatan buruk," sambungnya.

Menurut Fadli, perlu ada evaluasi dan perhatian yang cukup besar terhadap transportasi laut di Indonesia. Dia juga mengusulkan agar KNKT tidak lagi hanya menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan, tapi juga mengevaluasi prosedur boleh-tidaknya kapal berlayar.

Tak hanya itu, pelabuhan dan syahbandar juga disebutnya harus dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan di laut. Sebab, berdasarkan UU No 17/2008, kata Fadli, pelabuhan dan syahbandar mengemban otoritas pengawasan pelayaran.

"Merekalah yang memungkinkan sebuah kapal bisa berlayar atau tidak. Jadi, otoritas pelabuhan dan syahbandar harus ikut dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya perusahaan pemilik kapal. Dalam kasus KM Sinar Bangun, otoritas pelabuhan setempat terbukti lalai dalam melakukan pengawasan, sehingga membiarkan KM Sinar Bangun meninggalkan pelabuhan dengan kelebihan penumpang," tegasnya.

Kelalaian pelabuhan dan syahbandar dalam kasus ini, menurut Fadli, juga terbukti dengan tidak adanya manifes penumpang KM Sinar Bangun. Padahal manifes kapal merupakan syarat untuk standar operasional sebuah kapal.

"Dengan kelalaian tersebut, seharusnya otoritas pelabuhan dan syahbandar bisa diancam delik pidana. Jika tidak, kasus kelalaian yang mencelakakan semacam ini akan terus terulang," kata Fadli.

Waketum Gerindra ini juga menyoroti soal kelebihan penumpang KM Sinar Bangun sehingga menyebabkan banyak korban hilang. Kelebihan muatan seperti pada kapal Sinar Bangun dan penyalahgunaan kapal, seperti pada kasus KM Arista, yang dijadikan kapal penumpang, menurut Fadli, menjadi PR pemerintah untuk dibenahi.

"Pelanggaran semacam itu biasanya terjadi karena tidak ada sarana transportasi memadai yang bisa digunakan oleh penduduk, baik jumlah maupun frekuensi. Ini perlu segera diatasi oleh pemerintah. Apalagi kecelakaan ini terjadi di tengah suasana Lebaran. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, seharusnya sudah mengantisipasi lonjakan penumpang transportasi laut," sebutnya.

Fadli meminta pemerintah lebih memperhatikan transportasi laut karena dia menganggap hingga saat ini pengawasannya masih sangat minim. Dia bahkan menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo tak hanya fokus pada pekerjaan infrastruktur darat dan udara, tapi juga pada transportasi laut.

"Kalau kita perhatikan, penyebab utama terjadinya kecelakaan transportasi laut dan besarnya jumlah korban adalah akibat lemahnya pengawasan. Untuk kasus KM Sinar Bangun, misalnya, bagaimana bisa kapal penumpang tak punya manifes? Bagaimana bisa kapal yang tak memiliki manifes diizinkan berlayar? Itu semua menunjukkan pengawasan sektor transportasi laut memang sangat minim," beber Fadli.

"Pemerintah tidak boleh terus-menerus hanya mengurusi jalan tol atau bandara saja dan mengabaikan moda transportasi lainnya," imbuh dia. (sumber)
READ MORE

Industri Galangan Kapal #Porsea Senilai Rp32 Miliar akan Pasok Kapal Canggih ke #DanauToba #PrayForDanauToba #KMSinarBangun #SumutBerduka

Juni 23, 2018
•
PORSEA ONLINE --  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau lokasi pembuatan kapal feri roll on-roll off (RORO) 300 gross ton (GT) di Toba Samosir, Sumatera Utara. Kapal itu dipastikan beroperasi November nanti.

"Kapal ini dibangun sejak tahun lalu dan akan beroperasi pada November 2018. Natal (nanti) bupati bisa pakai. Pak Dirjen Darat akan lakukan pengawasan kapal ini agar kapal ini bisa meningkatkan pariwisata di Danau Toba," ujar Budi di Portsea Toba Samosir, Sumatera Utara, Jumat (22/6/2018).

Kapal ini akan dioperasikan pada November 2018 nantiKapal ini akan dioperasikan pada November 2018 nanti (Foto: Edward Febriyatri Kusuma/detikcom)

Nantinya kapal RORO ini akan dioperasikan untuk penyeberangan Pelabuhan Tomok, Kabupaten Samosir ke Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Simalungun. Kapal ini bisa memuat sebanyak 280 penumpang dan 32 mobil.

Budi mengatakan tahun depan akan ada kapal feri lagi. Hingga nanti total ada 5 kapal feri RORO yang beroperasi di Danau Toba. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) akan jadi operator kapal-kapal ini.

"Selain kapal ini, tahun depan Kemenhub akan membangun kapal lagi. ASDP yang akan menjadi operator kapal ini nanti akan membangun 1 lagi. Dan kami sudah dapat konfirmasi, ada 2 kapal lagi, kapal yang akan disumbang oleh swasta. Kalau kemarin saya sampaikan 4, sekarang ada 5 kapal sebesar ini," paparnya.

Kehadiran kapal ini juga dalam upaya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional. Sejalan dengan itu, diharapkan lapangan pekerjaan juga akan tumbuh.

Nantinya akan ada 5 kapal feri RORO yang beroperasi di Danau TobaNantinya akan ada 5 kapal feri RORO yang beroperasi di Danau Toba (Foto: Edward Febriyatri Kusuma/detikcom)

"Kita harapkan profesionalitas itu, bisa memberikan lapangan kerja di sini. Karena kita akan menjadikan Toba akan dijadikan destinasi wisata, semuanya harus profesional," ujar dia.

Budi menuturkan Kemenhub akan operasional kelima kapal ini nanti, akan diawasi langsung Kemenhub. Namun, untuk jangka panjang, pengelolaan akan diserahkan ke Pemprov Sumut.

"Harapan kami sifatnya adhoc. Sehingga di masa mendatang harapannya tingkat provinsi mampu menyelesaikan seperti ini," ungkapnya.

KM Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba pada Senin (18/6) lalu. Kapal berkapasitas 30 GT itu diduga mengangkut penumpang yang melebihi kapasitas. Kapal tersebut juga membawa sejumlah kendaraan di atasnya. Dilaporkan ada 192 orang hilang yang terindikasi sebagai penumpang kapal tersebut. Saat ini proses pencarian masih dilakukan. Penyelidikan soal penyebab utama tenggelamnya kapal ini masih diinvestigasi. (sumber)

Kemenhub Bangun Galangan Kapal di Porsea, Toba Samosir (Tobasa) Senilai Rp 32 Miliar

Kementerian Perhubungan membangun galangan kapal di Desa Parparean, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Hal ini sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan menuju Danau Toba sebagai desatinasi wisata bertaraf internasional.

"Sekarang sudah dimulai, dan mari kita turut mengawasi sebaik mungkin, " ujar Kadis Perhubungan Tobasa, Pargaulan Sianipar, Senin (18/9/2017), di Porsea.

"Mudah mudahan semua apa yang sudah direncanakan dan disepakati berjalan dengan baik. Toh semua demi kebaikan warga setempat," kata Pargaulan lagi.

Pelaksana dari PT Dok Bahari Nusantara, Dimas Munandar mengakui bahwa perencanaan sudah matang dan saat ini tahap memulai.

Ia menjelaskan, nilai proyek Rp 32 miliar. Waktu pekerjaan hingga 2018. Lebar 80 meter dan panjang 140 meter dengan kapasitas alat berat hingga lebih dari 40 ton. Untuk itu, disebut Dimas, butuh kehati-hatian agar kualitas terjamin.

"Alat berat yang mendukung pekerjaan berupa crain tonase lebih dari 30 ton, otomatis tanah yang saat ini masih tergolong rawa harus diperkuat secara penimbunan dan butuh pelebaran jalan agar seluruh sarana pendukung yang diparikasi tidak terhalang, " sebutnya.

Menurut Dimas, proses tender direncanakan Desember 2017 dan diharapkan sudah terwujud lebih dari 55 sebab menyambut kehadiran Presiden RI di Bandara Silangit.

"Kita paham bagaimana pak presiden. Rencananya tidak selalu protokoler, untuk itu kami harus memacu progres kegiatan saat Desember sudah lebih dari 5%, " ungkapnya. (sumber)

Kebangkitan Industri Perkapalan di Tobasa

Rangka baja didirikan menopang pembangunan kapal di Pantai Pasir Putih, Desa Pare-parean Toba Samosir, Minggu (4/11/2017). Pekerja-pekerja berompi orange disibukkan dengan pengerjaan lantai dan dek kapal tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Toba Samosir, Pargaulan Sianipar mengatakan, kapal yang kini dibangun nantinya akan dapat mengangkut 280 penumpang, serta sedikitnya 30 unit mobil. Ukuran panjang keseluruhan hingga 40,50 meter, lebar 12, 56 meter, tinggi 3 meter, serta kecepatan hingga 12 knots.

Nantinya kapal ini direncanakan akan berlayar pada awal November tahun mendatang, dan melayani rute penyeberangan Ajibata-Samosir. Saat ini, proses pembuatan kapal yang dilakukan di Pantai Pasir Putih, Desa Patane Dua, Kecamatan Porsea, Toba Samosir ini telah memasuki proses pembuatan rangka badan kapal.

Kasubdit Sarana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Endi Suprasetio, saat hadir dalam peresmian peletakan lunas atau peletakan batu pertama di Pantai Pasir Putih, Kamis 2 Oktober 2017 lalu mengatakan, pembangunan kapal tersebut merupakan bentuk dari keriusan pemerintah pusat menjadikan danau toba sebagai destinasi wisata internasional. Karenanya, ditunjukkan melalui berbagai persiapan kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah pusat melalui kementerian perhubungan, sedang membangun satu unit kapal penyeberangan penumpang danau toba yang diberi nama Kapal Roro 300 GT. Kapal penyeberangan ini disebut-sebut akan menjadi kapal paling mewah di danau toba nantinya.

Kata Suprasetio, nantinya kapal ini akan lebih mewah dari kapal-kapal yang sudah ada di Danau Toba selama ini, meski kemewahannya tidak sama seperti kapal pesiar.

"Yang pasti nanti akan kita perbanyak ruangan-ruangan terbuka di atas atau di dalam kapal. Ini akan menjadi tempat bersantai para wisatawan sambal menikmati keindahan danau toba,” ujarnya, beberapa hari lalu.

Endi juga mengaku ke depan, pemerintah pusat masih akan menambah jumlah kapal penyeberangan berklas. Untuk saat ini, telah diproyeksikan pembuatan dua kapal dari Kemenhub, serta satu unit kapal dari BUMS.

Sementara Wakil Bupati Toba Samosir, Hulman Sitorus mengaku sangat berterimakasih atas komitmen pemerintah pusat mendukung kemajuan pariwisata danau toba. Disela kata sambutannya, Hulman meminta kepada pihak kontraktor agar menyisipkan seni gorga baik di bagian interior atau outdor kapal ini nantinya, sebagai symbol kebudayaan bangso batak. (sumber)
READ MORE

Pendapat Ketua Persatuan Batak Islam (PBI) Deliserdang Mengenai Paslon #Pilgubsu2018

Juni 18, 2018
•
ilustrasi
PORSEA ONLINE -- Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, dianggap pasangan yang pas dalam memimpin Sumut.Hal tersebut diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat Kabupaten Deliserdang, Haji Amir Siahaan, saat menerima kunjungan tim Eramas di kediamannya, Jalan RA Kartini, Lubukpakam, Senin (18/6/2018).

Menurut pria yang juga Ketua Persatuan Batak Islam (PBI) Deliserdang tersebut, pasangan yang dikenal dengan slogan Eramas itu dapat membawa perubahan, serta bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Sumut. Terutama sengketa lahan, yang masih juga belum terselesaikan hingga saat ini.

"Mereka ini (Edy-Ijeck) pasti bisa menyelesaikan permasalahan di Sumut. Kita harus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Saya juga sudah lama kenal mereka," katanya.

Pria yang dikenal banyak terjun di sejumlah organisasi itu mengaku, akan mengimbau dan mengerahkan kerabatnya untuk ikut memenangkan Eramas.

"Setiap desa minimal harus dapat 10.000 suara untuk Eramas. Saya yakin pada kemampuan Edy dan Ijeck menyatukan Sumut, bukan yang lain. Itu saja," katanya.

Amir Siahaan memaklumi jika Edy-Ijeck belum dapat turut hadir secara langsung secara langsung ke kediamannya. Namun dia mengaku tetap akan menunggu kedatangan Ijeck yang sudah dikenalnya sejak lama. Kali itu, ia juga sempat memberikan wejangan kepada Ijeck dalam menghadapi Pilgub.

"Dari sekarang Ijeck sudah bisa sering baca surat At Taubah ayat terakhir, InsyaAllah doa apapun akan diijabah, dengan keyakinan yang baik," ucapnya.

Perwakilan dari Tim Eramas, Guritno, mengatakan, kedatangan mereka ke sana merupakan ajang mempererat tali silaturahmi. Terlebih dalam situasi Pilkada saat ini, dikira perlu untuk menyambangi para tokoh-tokoh yang dianggap memiliki peran di suatu daerah.

"Pertama kita bersilaturahmi, karena beliau termasuk memiliki peran aktif di Lubukpakam dan umumnya di Kabupaten Deliserdang ini. Selain itu, beliau masih aktif di beberapa organisasi organisasi yang tentunya memiliki massa. Untuk itu, kita sekaligus meminta dukungan," ungkapnya.

Mengenai permasalahan kesejahteraan masyarakat yang disinggung oleh Amir, ia mengatakan hal tersebut memang merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pasangan Eramas.

"Itu sesuai dengan program dari Eramas, adalah mensejahterakan masyarakat. Ya jelas, masalah sengketa lahan yang memang milik rakyat, nantinya akan menjadi prioritas untuk diselesaikan," pungkasnya. (sumber)
READ MORE
Langganan: Postingan ( Atom )
 
Copyright © Porsea Online. Designed by OddThemes