TNI AL akan Borong Lebih Banyak KCR-60M Hingga Tahun 2024

Februari 28, 2018

•

teknologi

TNI Angkatan Laut menargetkan bisa memilik sebanyak 20 Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 Meter hingga tahun 2024, untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional, sesuai target "Minimum Essential Forces" (MEF) atau kekuatan pokok minimum.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL TNI) Laksamana TNI Ade Supandi di Surabaya, Jatim, Senin mengatakan untuk mencapai target itu dirinya mendorong agar PT PAL Indonesia bisa meningkatkan Sumber Daya Manusianya (SDM) dan mendukung capaian target tersebut.

Ade yang ditemui usai meluncurkan KCR 60 M pesanan kedua batch 2 di Galangan Kapal PT PAL Indonesia mengatakan, keberadaan KCR 60 M dibutuhkan karena memiliki kekuatan tempur yang sesuai dengan wilayah Indonesia, sebab mampu secara cepat memukul musuh dan bergerak leluasa.

Oleh karena itu, kata dia, untuk memenuhi target itu diharapkan setiap tahun minimal ada tiga pembangunan KCR, namun tetap tergantung dari kebijakan pemerintah.

"KCR 60 M merupakan kekuatan laut yang terpusat di tiga armada, yakni barat, tengah dan timur, serta memiliki kekuatan terpusat yang paling kecil dan dipakai untuk peperangan kepulauan, dengan strategi keluar menyerang, menembak dan sembunyi," tutur dia, menjelaskan.

Menanggapi target itu, Direktur PT PAL Indonesia, Budiman Saleh mengaku siap memenuhi target tersebut dengan kerja sama dan terus mengembangkan persenjataan terknologi terbaru sesuai kebutuhan TNI AL.

"PT PAL Indonesia siap, dan pengembangan kapal perang juga tergantung dari kepuasan pengguna. Kami sangat berterima kasih kepada TNI AL yang terus memberi masukan terkait kapal produksi kami," ujarnya.

Budiman mengatakan, selain siap memenuhi target pesanan TNI AL, PT PAL Indonesia juga membidik potensi pasar KCR 60 M ke berbagai negara serumpun ASEAN seperti Filipina, Malaysia, dan Thailand.

"Pengembangan potensi pasar kapal perang tentu harus didukung dengan kepuasaan pengguna, salah satunya adalah TNI AL. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada TNI AL yang mempunyai kepercayaan diri menggunakan produk PT PAL Indonesia, sehingga negara lain tertarik untuk memesan," katanya.

Sementara itu hingga saat ini total TNI AL telah memiliki empat unit KCR 60 M, setelah satu unit selesai dibangun di PT PAL Indonesia, dan merupakan lanjutan pembangunan KCR bagian pertama dengan tiga unit kapal yang telah diluncurkan. (sumber)

READ MORE

Sepasang Harimau Sumatera Ditemukan di Dolok Surungan, Tobasa

Februari 20, 2018

•

wisata

Sepasang Harimau Sumatera terekam kamera jarak jauh atau kamera trap saat melintas dalam kawasan konservasi satwa liar Dolok Surungan, Kabupaten Toba Samosir, setelah 44 tahun menjadi kawasan suaka marga satwa.

Program Manager Tindakan Investigasi Memantau Ekosistem Sumatera Fajar Alam Siahaan, Jumat (16/2/2018) ketika berada di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu menjelaskan, penemuan ini hasil dari patroli tim konservasi Wilayah SM Dolok Surungan I di kawasan seluas 23.800 hektare pada Oktober 2017 hingga Februari 2018 bersama masyarakat.

Namun, dia menolak rincian lokasi penemuan satwa yang dilindungi undang-undang itu dengan alasan menghindari dari perburuan satwa liar.

Pihaknya yang bergerak di bidang perlindungan satwa langka di Dolok Surungan, Tobasa ini telah melaporkan penemuan tersebut kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara dan Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera) atau disebut juga Aksi Nyata Konservasi Hutan Tropis Sumatera.

“Pemasangan kamera trap Januari 2018, sepasang Harimau Sumatera itu di temukan 3-6 Februari 2018,” katanya.

Dia menjelaskan, selama ini tentang adanya Harimau Sumatera dengan nama latin Panthera Tigris Sumatrae ini hanya cerita masyarakat selama puluhan tahun di Dolok Surungan yang berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara ini. (sumber)

READ MORE

Perpustakaan Tobasa Diresmikan

Februari 20, 2018

•

wisata

Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) yang membangun gedung Kantor perpustakaan dan Kearsipan Tobasa. Ia mengajak semua pihak, untuk  menggunakan gedung ini sebagai sarana untuk mencerdaskan masyarakat khususnya anak anak kita sebagai generasi muda.

Hal ini dikatakan Muhammad Syarif Bando pada acara peresmikan Kantor Perpustakaan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Selasa(7/2/), di Balige.

Menurut Muhammad Syarif Bando, fungsi gedung ini selain untuk mencerdaskan bangsa juga sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan pemerintahan.

“Banyak manfaat kantor ini, gunakanlah sebaik baiknya untuk memajukan masyarakat melalui pendidikan maupun lainnya, ”  katanya.

Bupati Toba Samosir Darwin Siagian menyebutkan lokasi pembangunan Kantor Perpusatakan dan Kearsipan Tobasa dipilih di daerah Soposurung,  karena lokasi ini adalah daerah sekolah. Jadi pelajar akan didorong supaya menjadi menumbuhkan minat dan gemar membaca.

“Jadi akan diprogramkan penambahan fasiltas lainnya seperti buku dan lainnya-lainya ke depan,” kata Darwin Siagian.

Turut hadir Deputi Informasi dan Pengembangan Sistim Kearsipan Imam Gunarto, KabiroHukum dan Perencanaan Dr.Joko Santoso, M.Hum,.

Sebelumnya Plt.Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tobasa, Elisber Tambunan sebelumnya dalam laporannya menyebutkan bahwa pembangunan gedung ini sebagai fasiltas kantor dinas baru yang manfaatnya banyak, terutama untuk kemajuan gemar membaca di daerah ini. Sementara buku yang tersedia saat ini sebanyak 10.067 buah.

Pada rangkaian acara ini, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando menyematkan selempang duta baca kepada Bunda Paud/Ketua TP PKK Tobasa Ny. Brenda Ritawati Darwin Siagian, yang diterima sekretaris PKK dan wakilnya Iin Ruliah Hulman Sitorus.  Selain itu,  diserahkan juga secara simbolis buku-buku kepada dua desa dan Rutan Balige dan penyerahan satu unit Mobil Perpusatakaan Keliling kepada Pemkab Tobasa. (sumber)

READ MORE

Belanja Modal BUMN Tambang Naik 185 Persen

Februari 20, 2018

•

wisata

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan alokasi belanja modal BUMN pertambangan pada 2018 akan mencapai Rp16,79 triliun atau tumbuh hingga 185,86 persen dibandingkan anggaran 2017 yang hanya Rp5,89 triliun.

"Secara umum, rencana investasi keempat BUMN pertambangan melonjak signifikan," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, Senin (29/1), seperti dikutip Antara.

Keempat BUMN pertambangan itu meliputi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Inalum (Persero).

Selanjutnya

READ MORE

Inalum: Pemerintah Harus Dapat 51 Persen Saham Freeport

Februari 20, 2018

•

wisata

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan membeli hak partisipasi (participating interest/PI) milik Rio Tinto di PT Freeport Indonesia, guna mendapatkan 51% saham yang harus didivestasikan PT Freeport Indonesia (PT FI).

Cara ini ditempuh karena hingga saat ini pemerintah masih belum mencapai kesepakatan dengan Freeport terkait kewajiban divestasi yang harus dilakukan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero)/Inalum Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, mandat yang diberikan pemerintah kepadanya adalah untuk mengambilalih 51% saham Freeport. Mengenai hak partisipasi Rio Tinto yang dalam perjanjiannya baru dikonversi menjadi saham pada 2022, menurutnya hal tersebut tidak menjadi persoalan.

"Intinya kita diberikan mandat untuk ambil 51% sahamnya Freeport. Jadi enggak usah khawatir, yang diambil itu pasti sahamnya sebesar 51%," katanya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Mantan Bos Bank Mandiri ini menuturkan, alasan pemerintah untuk mengambil cara membeli hak partisipasi Rio Tinto karena kondisi kepemilikan Freeport pada dasarnya cukup kompleks. Sebab, kepemilikannya melibatkan beberapa pihak selain Freeport.

"Jadi kalau kita mau ambil 51% kita mesti melibatkan semua yang terkait dengan kepemilikan saham ini kan. Kalau enggak kan enggak bisa tercapai target seperti itu," imbuh dia.

Budi pun menegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah memiliki 51% saham Freeport, maka yang harus didapatkan pemerintah adalah 51% dari pendapatan atau profit dari perusahaan tambang kelas kakap ini.

"Tujuannya kita mau ambil 51% saham dan saham itu kalau dapat 51% itu ya harus dapat 51% dari revenue-nya lah atau profit-nya seperti itu kan. Nah, itu yang sekarang sedang diselesaikan karena kompleksitas kepemilikan di dalam PT FI," jelasnya. (sumber)

READ MORE