Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik Yaman modern, agenda politik yang menuntut pemisahan wilayah Selatan dibahas secara terbuka di dalam Istana Kepresidenan Ma’ashiq, Aden. Pertemuan tingkat tinggi Dewan Transisi Selatan yang dipimpin Aidarus al-Zoubaidi di gedung simbol kedaulatan Republik Yaman itu menandai pergeseran tajam dari konflik bersenjata menuju perebutan legitimasi di ruang negara.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan hukum dan politik yang serius. Bagaimana mungkin sebuah gerakan yang membawa narasi pemisahan diri menggunakan fasilitas negara yang secara konstitusional mewakili persatuan Yaman. Peristiwa ini bukan sekadar rapat biasa, melainkan cermin rapuhnya otoritas negara, ketika kekuasaan de facto mulai menegosiasikan masa depan negara dari dalam istana itu sendiri.
Mengapa bisa begitu?
Berikut penjelasan utuhnya, disusun agar jelas secara hukum, politik, dan realitas di lapangan.
Pertama, secara hukum formal, Istana Ma’ashiq di Aden adalah istana kepresidenan Republik Yaman. Gedung itu milik negara Yaman yang bersatu, bukan milik entitas separatis. Karena itu, membahas agenda pemisahan diri di dalam istana negara jelas bertentangan dengan konstitusi dan legalitas negara Yaman.
Kedua, STC secara resmi tidak pernah mendeklarasikan kemerdekaan Yaman Selatan. Mereka sengaja memakai bahasa abu-abu seperti “hak menentukan nasib sendiri”, “aspirasi rakyat selatan”, atau “restorasi negara selatan”. Secara hukum internasional, ini memberi celah naratif agar mereka tetap bisa bergerak tanpa langsung dituduh makar.
Ketiga, kehadiran STC di Istana Ma’ashiq terjadi karena fakta kekuasaan, bukan legitimasi hukum. Sejak 2019, STC menguasai Aden secara militer. Pemerintah pusat hanya bisa kembali secara terbatas melalui perjanjian Riyadh, yang memberi STC posisi formal dalam struktur negara, termasuk kursi di PLC.
Keempat, Aidarus al-Zoubaidi memiliki dua topi sekaligus:
– Wakil Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden (jabatan negara Yaman)
– Ketua Dewan Transisi Selatan (gerakan separatis)
Dengan posisi ini, ia mengaburkan batas antara negara dan gerakan separatis, sehingga kegiatan STC bisa “dibungkus” sebagai rapat pejabat negara.
Kelima, inilah sebab utama mengapa pertemuan itu bisa dilakukan di istana negara: STC memanfaatkan status formal dalam pemerintahan untuk memajukan agenda non-formal separatis. Secara hukum ini problematik, tetapi secara politik sulit dicegah.
Keenam, Arab Saudi sebagai sponsor proses politik Yaman membiarkan paradoks ini terjadi demi stabilitas sementara. Bagi Riyadh, yang penting saat ini adalah keamanan Aden dan jalur strategis, bukan penyelesaian final isu persatuan atau pemisahan.
Ketujuh, pemerintah Yaman sendiri lemah secara institusional. Tidak ada kekuatan nyata di Aden yang mampu melarang STC menggunakan istana, karena keamanan istana pun dikendalikan pasukan pro-STC.
Kedelapan, dari sudut pandang hukum tata negara, apa yang dilakukan STC bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan fasilitas negara. Namun dalam kondisi negara gagal (failed state parsial), hukum kalah oleh realitas senjata dan kontrol wilayah.
Kesembilan, secara simbolik, pertemuan di Istana Ma’ashiq adalah pesan politik yang sangat kuat. STC ingin menunjukkan bahwa mereka bukan lagi oposisi, tetapi penguasa de facto selatan, bahkan di jantung simbol negara Yaman.
Kesepuluh, ini juga pesan ke luar negeri. STC ingin memberi kesan bahwa mereka sudah siap menjadi “negara dalam penantian”, dengan struktur pemerintahan, militer, dan legitimasi administratif.
Kesebelas, bagi banyak pengamat, peristiwa ini justru melemahkan PLC sendiri. Jika istana negara bisa dipakai membahas agenda pemisahan, maka otoritas pusat sebenarnya telah runtuh secara praktik.
Keduabelas, inilah mengapa isu Seiyun sebagai ibu kota sementara menguat. Riyadh tampak ingin menjauhkan pusat kekuasaan negara dari Aden, yang sudah terlalu dalam dikuasai STC.
Ketigabelas, secara hukum internasional, selama STC belum mendeklarasikan kemerdekaan, negara lain bisa berpura-pura bahwa ini hanya dinamika internal Yaman, bukan pelanggaran kedaulatan.
Keempatbelas, namun secara substansi, ini adalah normalisasi separatisme dalam institusi negara. Sesuatu yang dalam sistem negara stabil tidak mungkin terjadi.
Kelimabelas, inilah bedanya legitimasi dan kekuasaan. Pemerintah Yaman punya legitimasi hukum, tetapi STC punya kekuasaan nyata di Aden.
Keenambelas, pertemuan itu juga menunjukkan bahwa STC sedang menguji batas. Mereka melihat sejauh mana agenda mereka bisa didorong tanpa reaksi keras dari Saudi atau komunitas internasional.
Ketujuhbelas, hingga kini, tidak ada sanksi atau kecaman resmi. Ini memberi sinyal bahwa garis merah belum ditarik.
Kedelapanbelas, jika praktik ini terus dibiarkan, maka pembahasan separatisme di gedung negara akan menjadi hal “normal”, dan itu berbahaya bagi keberlangsungan negara Yaman.
Kesembilanbelas, secara hukum, ini bertentangan. Secara politik, ini terjadi karena kekosongan kekuasaan. Secara militer, ini dimungkinkan karena kontrol senjata.
Keduapuluh, dengan kata lain, STC membahas separatisme di istana negara bukan karena itu sah, tetapi karena negara Yaman saat ini tidak cukup kuat untuk melarangnya.
Posting Komentar