Dewan Nasional Kurdi (KNC) kini menjadi sorotan dalam pentas politik Suriah. Dibentuk pada 26 Oktober 2011 di Erbil, Irak, organisasi ini hadir sebagai gabungan partai politik, tokoh independen, dan organisasi masyarakat sipil Kurdi-Suriah. Tujuan utamanya jelas: membangun Suriah yang terdesentralisasi, demokratis, dan menjamin hak-hak nasional bangsa Kurdi.
Sejak awal, KNC menempati posisi berbeda dari kelompok oposisi Suriah lainnya. Mereka menekankan tuntutan otonomi bagi bangsa Kurdi, sementara kelompok oposisi lain lebih fokus pada desentralisasi administratif secara umum. Pendekatan ini menjadikan KNC sebagai suara khusus Kurdi yang diakui internasional.
KNC juga memiliki sayap militer, Rojava Peshmerga, yang pernah terlibat konflik dengan Unit Perlindungan Rakyat (YPG). Meskipun Rojava Peshmerga pernah dikalahkan YPG dalam beberapa pertempuran, keberadaan mereka tetap menjadi simbol kekuatan politik dan militernya.
Hubungan KNC dengan Partai Persatuan Demokratik (PYD) dan YPG kerap tegang. Meskipun sempat membentuk Komite Tertinggi Kurdi, ketegangan dan rivalitas tetap muncul. Ini menjadi salah satu dinamika penting dalam politik Kurdi di Suriah. Ibrahim Biro tokoh KNC pernah diculik oleh badan keamanan SDF Kurdi.
Dalam arena internasional, KNC aktif sejak 2015 sebagai bagian dari Komite Negosiasi Tinggi di Jenewa. Peran ini menunjukkan kapasitas mereka untuk bernegosiasi dalam penyelesaian politik konflik Suriah, sekaligus meningkatkan legitimasi organisasi.
KNC kini mendapatkan perhatian dari pemerintah Suriah. Undangan resmi kepada KNC untuk pertemuan penting di Istana Rakyat menandai pendekatan baru Damaskus terhadap bangsa Kurdi. Pemerintah Suriah menilai KNC lebih layak untuk bernegosiasi dibandingkan SDF.
Langkah pemerintah Suriah ini juga mencerminkan kekecewaan terhadap SDF. Mazloum Abdi dan pasukannya tidak lagi diundang, karena dianggap sering menunda-nunda perundingan. Hal ini memperjelas posisi KNC sebagai komponen politik yang lebih dapat diandalkan.
Dalam pertemuan yang direncanakan, KNC menyatakan kesediaannya hadir tanpa kehadiran SDF. Dewan menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti perpecahan bangsa Kurdi, tetapi bagian dari strategi politik yang realistis dan pragmatis.
Pertemuan ini memiliki dimensi strategis tinggi. Rezim Suriah menunjukkan keterbukaannya kepada berbagai komponen nasional, sambil mengirim pesan tekanan kepada SDF dan kekuatan regional bahwa Damaskus tetap mengendalikan isu Kurdi.
Kedekatan KNC dengan Damaskus lebih dapat diterima dibandingkan SDF bagi bernagai pihak.
Rojava Peshmerga tetap menjadi alat negosiasi penting KNC. Meskipun militer mereka belum sekuat YPG, keberadaan mereka memberi legitimasi dan pengaruh dalam politik lokal Kurdi.
Kursi KNC di Dewan Suriah Demokratis (SDC) menjadi sorotan. Apakah kehadiran mereka dapat menggeser keseimbangan kekuatan Kurdi di wilayah Rojava masih dipertanyakan, namun secara politik hal ini membuka peluang baru.
KNC juga memiliki basis dukungan di wilayah-wilayah Kurdi yang sebelumnya lebih setia pada PYD. Basis ini memungkinkan mereka untuk menekan kebijakan SDF, terutama dalam isu politik lokal dan distribusi sumber daya.
Dalam beberapa pertemuan, KNC menekankan pentingnya persatuan politik Kurdi. Strategi mereka bukan untuk mengadu domba, melainkan mencari posisi tawar lebih tinggi dalam negosiasi nasional.
Pendekatan ini juga terlihat dalam komunikasi KNC dengan komunitas internasional. Mereka menekankan komitmen terhadap demokrasi, desentralisasi, dan hak-hak nasional, berbeda dengan SDF yang fokus pada militansi dan kontrol wilayah.
Langkah Damaskus memanfaatkan KNC sebagai pengimbang terhadap SDF menunjukkan dinamika internal Kurdi yang kompleks. Pemerintah Suriah berusaha menjaga hubungan dengan Kurdi tanpa terlalu menguatkan YPG atau SDF.
Bagi KNC, momen ini adalah peluang untuk memperkuat legitimasi politik. Mereka dapat memanfaatkan ruang negosiasi untuk menegaskan tuntutan otonomi Kurdi, sekaligus memperluas jaringan politik internasional.
Rojava Peshmerga pun mendapat perhatian lebih dalam konteks ini. Keberadaan mereka menjadi alat diplomasi politik, selain sebagai kekuatan militer yang dapat digunakan untuk menegosiasikan hak-hak Kurdi.
Namun tantangan tetap ada. Rivalitas internal Kurdi dan pengaruh eksternal, termasuk Turki dan negara-negara Barat, membuat posisi KNC harus berhati-hati agar tidak kehilangan dukungan lokal maupun internasional.
Di tengah semua ini, KNC menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain politik yang fleksibel dan strategis. Kenaikan pengaruh mereka menjadi indikasi bahwa politik Kurdi di Suriah sedang mengalami pergeseran signifikan, membuka babak baru dalam hubungan Damaskus dengan bangsa Kurdi.
Skenario ke depan bagi KNC masih penuh ketidakpastian, namun beberapa analis menilai kemungkinan realistis adalah meningkatnya peran politik mereka di wilayah Kurdi yang pro-Damaskus. Pemerintah Suriah diperkirakan akan memanfaatkan KNC sebagai jembatan untuk memperluas pengaruhnya di Hasakah dan wilayah-wilayah yang selama ini dikuasai SDF.
Mengenai jabatan gubernur di Hasakah, peluang KNC untuk mendapatkan posisi ini terbuka, tetapi tidak otomatis. Damaskus kemungkinan besar akan menimbang kestabilan politik, penerimaan masyarakat lokal, dan potensi gesekan dengan SDF sebelum menyerahkan posisi strategis tersebut kepada KNC.
Dalam skenario lain, KNC bisa membangun struktur administratif di wilayah yang selama ini dikuasai SDF tanpa harus mendirikan pemerintahan paralel sepenuhnya. Hal ini dapat berupa kantor koordinasi politik, lembaga sosial, atau unit keamanan ringan yang bekerja sama dengan pemerintah Suriah, sehingga terlihat sebagai penguatan legitimasi tanpa memicu konfrontasi langsung dengan SDF.
Namun, kemungkinan KNC mendirikan pemerintahan paralel di wilayah SDF tetap rendah. Langkah semacam itu berisiko memicu konflik terbuka, merusak citra KNC, dan memancing reaksi keras dari SDF sendiri. Strategi yang lebih realistis adalah menekankan diplomasi, negosiasi, dan koordinasi administratif dengan Damaskus.
Secara keseluruhan, skenario paling realistis menunjukkan KNC bergerak perlahan namun strategis. Mereka dapat memanfaatkan peluang politik, membangun legitimasi lokal, dan mendapatkan akses ke sumber daya, sambil menjaga hubungan dengan pemerintah Suriah dan komunitas internasional. Langkah ini memungkinkan KNC menjadi pemain penting dalam politik Kurdi tanpa harus langsung menyaingi SDF secara militer atau administratif.
