Masih teringat bagaimana proyek pesawat N240 dan N2130 yang dikembangkan oleh IPTN (kini PT DI) harus berakhir di tengah jalan. Akibatnya, para ahli dan insinyur terbaik bangsa justru dibajak oleh negara lain, menyumbangkan keahlian mereka untuk kemajuan teknologi negara lain. Sungguh ironis!
Tragedi IPTN seharusnya menjadi pelajaran berharga. Mimpi teknologi anak bangsa tidak boleh dibiarkan terkubur begitu saja. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya pendanaan alutsista dilakukan agar efisien, efektif, dan tidak terbuang sia-sia?
Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah sistem uang muka. Misalnya, untuk pembelian 10 pesawat, pemerintah memberikan uang muka yang signifikan. Jika proyek mangkrak atau overbudget, yang hangus hanyalah uang muka tersebut, meminimalkan kerugian negara.
Sistem ini bisa diterapkan untuk proyek-proyek alutsista lainnya, seperti kapal perang, tank, atau rudal. Dengan demikian, industri pertahanan dalam negeri memiliki modal awal untuk memulai produksi, sementara pemerintah tetap memiliki kendali atas risiko keuangan.
Tentu saja, sistem uang muka harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan transparansi. Setiap tahapan proyek harus diaudit secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai rencana. Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi yang jelas untuk menilai kelayakan proyek sebelum uang muka dicairkan.
Negara lain yang sukses membangun industri pertahanan mandiri dapat menjadi contoh. Korea Selatan, misalnya, berani berinvestasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan alutsista. Mereka tidak takut mengambil risiko, asalkan ada potensi keuntungan jangka panjang bagi negara.
Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia juga memiliki pendekatan yang berbeda dalam pendanaan alutsista. Amerika Serikat mengandalkan anggaran belanja militer yang sangat besar, sementara Tiongkok dan Rusia lebih fokus pada pengembangan teknologi dalam negeri.
Korea Utara, meski terisolasi, mampu mengembangkan alutsista nuklir dan rudal balistik berkat komitmen politik yang kuat dan pendanaan yang terarah. Namun, pendekatan ini tentu tidak bisa ditiru oleh Indonesia karena alasan etika dan stabilitas regional.
Indonesia perlu menemukan model pendanaan alutsista yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara. Model negara lain tidak bisa ditiru mentah-mentah, tetapi pelajaran berharga dari pengalaman mereka dapat diambil.
Selain uang muka, opsi lain yang bisa dipertimbangkan adalah kemitraan dengan pihak swasta atau asing. Namun, perlu ada klausul yang jelas mengenai transfer teknologi dan kontrol negara atas produksi.
Yang terpenting, pemerintah harus memiliki visi jangka panjang dalam pengembangan industri pertahanan. Kebutuhan saat ini tidak bisa menjadi satu-satunya pertimbangan, tetapi juga potensi ancaman di masa depan.
Investasi dalam alutsista bukan sekadar belanja militer, tetapi juga investasi dalam kemandirian teknologi dan kedaulatan negara. Dengan pendanaan yang tepat dan pengelolaan yang baik, industri pertahanan yang kuat dan disegani dapat dibangun.
Indonesia mampu menciptakan alutsista canggih yang tidak kalah dengan buatan negara lain. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik, komitmen, dan kerja keras.
Mimpi teknologi anak bangsa jangan dibiarkan terkubur lagi. Mari bangun industri pertahanan yang mandiri dan berdaya saing!
Dibuat oleh AI
