Bisnis

Teknologi

Olahraga

Latest Updates

Mengapa Iran Tak Tetapkan Tersangka Pembunuh Khamenei?

Maret 12, 2026
•

Kematian Ali Khamenei memicu ketegangan besar di kawasan Timur Tengah dan memunculkan berbagai pertanyaan tentang langkah hukum yang akan diambil oleh Iran. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengapa pengadilan Iran tidak langsung menetapkan tersangka atas pembunuhan pemimpin tertinggi tersebut.

Sejumlah pengamat hukum internasional menjelaskan bahwa respons Iran terhadap kematian Khamenei lebih diposisikan sebagai konflik antarnegara daripada kasus kriminal biasa. Dengan kata lain, peristiwa tersebut dipandang sebagai tindakan militer yang dilakukan oleh negara lain.

Pemerintah Iran secara terbuka menuduh keterlibatan Amerika Serikat dan Israel dalam serangan yang menyebabkan kematian Khamenei. Tuduhan ini disampaikan dalam berbagai pernyataan resmi pejabat negara dan media pemerintah.

Namun hingga kini pengadilan Iran belum mengeluarkan keputusan formal yang menetapkan individu tertentu sebagai tersangka atau buronan. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa pemerintah sengaja menunda proses hukum formal.

Menurut sejumlah analis, alasan pertama adalah karena kasus tersebut dianggap sebagai tindakan perang. Dalam kerangka ini, negara yang menjadi korban biasanya tidak menggunakan mekanisme hukum pidana domestik.

Sebaliknya, respons yang lebih umum adalah langkah militer, diplomatik, atau politik. Negara yang merasa diserang akan menggunakan kekuatan negara untuk memberikan balasan atau menekan lawan secara strategis.

Langkah tersebut terlihat dari pernyataan para pejabat Iran yang menyebut kematian Khamenei sebagai agresi terhadap kedaulatan negara. Pemerintah menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak akan dibiarkan tanpa respons.

Alasan kedua berkaitan dengan keterbatasan hukum nasional terhadap pemimpin negara lain. Jika Iran menuduh pejabat tinggi negara asing sebagai pelaku, pengadilan domestik tidak memiliki kekuatan untuk memaksa mereka hadir di persidangan.

Dalam hukum internasional, kepala negara dan pejabat tinggi biasanya memiliki kekebalan tertentu. Hal ini membuat proses penuntutan melalui pengadilan nasional menjadi sangat sulit.

Karena itu sebagian ahli berpendapat bahwa jika Iran ingin membawa kasus ini ke ranah hukum internasional, jalur yang mungkin adalah melalui lembaga seperti International Criminal Court.

Namun proses hukum di tingkat internasional dikenal sangat panjang dan sarat kepentingan politik. Banyak kasus yang memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum mencapai keputusan.

Selain itu, langkah hukum formal juga berpotensi memperkeruh konflik geopolitik yang sudah tegang. Penetapan tersangka terhadap pemimpin negara lain dapat dianggap sebagai langkah konfrontatif.

Langkah semacam itu bahkan bisa dipersepsikan sebagai deklarasi permusuhan resmi antarnegara. Oleh sebab itu beberapa negara memilih pendekatan politik atau militer dibandingkan jalur hukum.

Di sisi lain, Iran juga sedang menghadapi proses transisi kepemimpinan setelah wafatnya Khamenei. Stabilitas politik dalam negeri menjadi prioritas utama pemerintah.

Lembaga ulama dan elite politik di Iran bergerak cepat untuk memastikan sistem pemerintahan tetap berjalan. Proses penentuan pemimpin tertinggi baru menjadi agenda penting negara.

Situasi ini membuat pemerintah lebih fokus pada konsolidasi internal. Stabilitas keamanan dan dukungan publik dianggap lebih mendesak dibandingkan proses hukum formal.

Meski begitu, pejabat Iran tetap menegaskan bahwa pihak yang dianggap bertanggung jawab tidak akan lolos dari konsekuensi. Pernyataan ini sering disampaikan dalam konteks pembalasan strategis.

Banyak pengamat menilai bahwa strategi tersebut bertujuan menjaga fleksibilitas politik. Iran dapat memilih kapan dan bagaimana merespons tanpa terikat oleh proses hukum yang kaku.

Dengan tidak segera menetapkan tersangka, pemerintah juga menghindari tekanan hukum internasional yang mungkin muncul. Langkah ini memberi ruang bagi Iran untuk menentukan arah kebijakan luar negeri secara lebih bebas.

Perkembangan selanjutnya masih sangat bergantung pada dinamika politik regional dan hubungan Iran dengan negara-negara Barat. Untuk saat ini, respons Iran terhadap kematian Ali Khamenei lebih banyak bergerak di ranah geopolitik daripada ruang pengadilan.

Jika Iran Tetapkan Pemimpin Barat Buronan

Salah satu skenario yang sering dibahas para pengamat geopolitik adalah kemungkinan pengadilan di Iran secara simbolis menetapkan status buronan terhadap para pemimpin Barat yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Ali Khamenei. Langkah ini tidak selalu dimaksudkan untuk benar-benar menangkap mereka, tetapi untuk menciptakan tekanan hukum dan politik di tingkat internasional.

Dalam skenario tersebut, pengadilan Iran bisa saja menyebut nama tokoh seperti Donald Trump, pejabat pertahanan Amerika Serikat, atau Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang diduga terlibat dalam operasi militer yang menyebabkan kematian pemimpin Iran.

Jika langkah ini diambil, pengadilan Iran dapat menerbitkan surat penangkapan nasional terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah Iran bisa meminta bantuan organisasi kepolisian internasional untuk menyebarkan status buronan tersebut.

Mekanisme yang paling sering digunakan dalam kasus internasional adalah melalui Interpol. Dalam sistem ini, negara dapat meminta penerbitan “Red Notice” atau pemberitahuan internasional terhadap seseorang yang dicari oleh pengadilan nasional.

Red Notice sendiri bukanlah surat penangkapan internasional yang mengikat. Pemberitahuan itu hanya memberi tahu negara-negara anggota bahwa seseorang sedang dicari oleh sistem hukum suatu negara dan bisa ditahan jika berada di wilayah mereka. 

Namun dalam praktiknya, tidak semua permintaan akan diterima. Organisasi kepolisian internasional biasanya menolak permintaan yang dianggap bermotif politik atau berkaitan dengan konflik militer antarnegara. 

Hal ini pernah terjadi sebelumnya ketika Iran mengeluarkan surat penangkapan terhadap Donald Trump setelah kematian Qasem Soleimani pada tahun 2020. Iran bahkan meminta Interpol menerbitkan Red Notice terhadap Trump dan puluhan pejabat Amerika lainnya. 

Permintaan tersebut akhirnya tidak diproses karena dianggap memiliki karakter politik dan militer. Aturan internal Interpol memang melarang organisasi itu terlibat dalam konflik yang bersifat politik atau geopolitik. 

Meski demikian, penetapan buronan secara simbolis tetap memiliki dampak politik. Status tersebut bisa menjadi alat propaganda dan menunjukkan bahwa suatu negara menganggap tindakan lawannya sebagai kejahatan.

Dalam beberapa kasus, status buronan juga dapat membatasi pergerakan seseorang di negara-negara tertentu. Jika sebuah negara memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara peminta, maka tekanan diplomatik dapat muncul.

Namun dalam konteks pemimpin negara besar seperti Amerika Serikat atau Israel, peluang penangkapan hampir tidak ada. Negara-negara sekutu biasanya tidak akan menindaklanjuti permintaan tersebut.

Karena itu langkah seperti ini lebih sering digunakan sebagai strategi politik dan pesan simbolik kepada dunia internasional. Tujuannya adalah memperkuat narasi bahwa tindakan militer terhadap pemimpin Iran dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.

Bagi Iran sendiri, pendekatan semacam ini juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya merespons secara militer, tetapi juga melalui jalur hukum dan diplomasi global.

Pada akhirnya, penetapan buronan terhadap tokoh seperti Donald Trump atau Benjamin Netanyahu kemungkinan besar akan menjadi simbol perlawanan hukum, bukan langkah yang benar-benar menghasilkan penangkapan di tingkat internasional.

READ MORE

Hasakah dan Suwaida dalam Uji Keamanan

Februari 05, 2026
•
Perbandingan tingkat keamanan antara Provinsi Hasakah dan Suwaida kembali menjadi perdebatan hangat di Suriah pasca perubahan politik nasional. Dua wilayah ini sama-sama mengusung model kekuasaan hibrida, namun dengan konfigurasi yang sangat berbeda. Hasakah dipimpin gubernur dari struktur SDF, sementara kepala keamanan berasal dari pemerintah pusat Suriah. Sebaliknya, Suwaida memiliki gubernur dari Damaskus, tetapi kepala keamanan dijabat figur lokal Druze yang berakar kuat di masyarakat.

Penunjukan Sulaiman Abdul Baqi sebagai Direktur Keamanan Internal Provinsi Suwaida pada September 2025 menandai babak baru dalam peta politik wilayah selatan Suriah yang selama ini sarat ketegangan. Abdul Baqi dikenal sebagai tokoh perlawanan lokal yang memiliki legitimasi sosial di kalangan Druze, namun kini berada dalam struktur resmi keamanan pemerintahan Presiden Ahmed Al Sharaa.

Langkah ini segera memicu kontroversi, mengingat Suwaida pasca Bashar Al Assad menjadi basis kekuatan kelompok separatis yang dipimpin Syekh Hikmat al-Hajri. Kelompok ini secara terbuka membawa agenda pemisahan de facto dan dikaitkan dengan proyek neokolonialisme Greater Israel yang dipandang mengancam integritas Suriah.

Banyak pihak awalnya memprediksi bahwa penunjukan Abdul Baqi akan memicu konflik terbuka dengan faksi-faksi bersenjata loyalis Al-Hajri. Namun realitas di lapangan menunjukkan dinamika berbeda. Hingga kini tidak terjadi bentrokan langsung antara aparat keamanan resmi di bawah Abdul Baqi dan milisi Druze lokal, menandakan adanya kesepakatan tidak tertulis untuk menjaga stabilitas internal.

Koordinasi unik antara otoritas negara dan otoritas moral Druze ini menjadi penopang utama keamanan Suwaida. Meski demikian, stabilitas tersebut dibayar mahal oleh kelompok lain. Milisi Al-Hajri tercatat melakukan pembantaian terhadap warga Arab Badui, memicu eksodus besar-besaran ke Provinsi Daraa.

Hingga saat ini, ribuan warga Arab Badui masih hidup sebagai pengungsi karena tidak dapat kembali ke rumah mereka di Suwaida. Sekitar sepertiga wilayah provinsi itu dilaporkan berada di bawah kendali milisi separatis yang mendirikan entitas de facto bernama Jabal Bashan, dengan struktur keamanan dan administrasi sendiri.

Sejak hari pertama menjabat, Abdul Baqi menegaskan fokusnya pada penanggulangan kriminalitas, terutama penculikan dan peredaran narkoba yang telah lama menghantui Suwaida. Pendekatan ini dinilai pragmatis karena menghindari konfrontasi politik langsung sekaligus menjawab keresahan warga sipil.

Strategi tersebut berhasil meredam sensitivitas masyarakat terhadap kehadiran aparat keamanan yang terafiliasi Damaskus. Warga Suwaida melihat Abdul Baqi bukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan sebagai putra daerah yang berusaha memformalkan keamanan dengan kendali lokal.

Relasi antara Abdul Baqi dan Syekh Hikmat al-Hajri menjadi poros utama stabilitas Suwaida saat ini. Meski berada di kubu formal yang berbeda, keduanya tampak saling melengkapi peran. Al-Hajri tetap menjadi simbol otoritas spiritual dan politik separatisme, sementara Abdul Baqi memastikan roda negara tetap berjalan.

Namun hubungan ini juga menyisakan kritik tajam. Abdul Baqi dinilai terlalu permisif terhadap milisi Al-Hajri, terutama karena tidak ada tekanan serius agar mereka membuka jalan bagi kembalinya warga Arab Badui ke kampung halaman mereka.

Di sisi lain, Abdul Baqi secara terbuka menegaskan komitmennya pada persatuan Suriah dan menolak proyek separatis apa pun. Pernyataan ini sering disampaikan dalam forum resmi dan diplomatik, menjadikannya jembatan komunikasi penting antara Suwaida dan Presiden Ahmed Al Sharaa.

Di lapangan, para pendukung milisi Al-Hajri justru kerap menggelar aksi provokatif dengan mengibarkan bendera kelompok mereka berdampingan dengan foto Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Aksi ini dipandang sebagai penghinaan terbuka terhadap Damaskus dan simbol keterlibatan Tel Aviv dalam konflik lokal.

Berbagai laporan menyebut Israel hingga kini masih menyalurkan dana dan gaji bagi milisi Al-Hajri yang dikenal sebagai “Garda Nasional”. Tekanan dari kelompok inilah yang menjadi tantangan terbesar Abdul Baqi, termasuk insiden penembakan sporadis terhadap aparat keamanan Suriah.

Sikap Abdul Baqi yang dianggap menoleransi kekerasan terhadap warga Arab Badui berpotensi menjadi preseden buruk. Jika dibiarkan, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap Damaskus dan menggerogoti legitimasi negara di mata kelompok non-Druze.

Sementara itu, kondisi Hasakah menunjukkan pola berbeda. Di provinsi ini, gubernur berasal dari struktur SDF, sementara kepala keamanan tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat. Struktur ini menciptakan ketegangan laten, tetapi relatif minim konflik horizontal antarwarga, meski penangkapan kepada tokoh Arab Hasakah mulai terlihat.

Keamanan Hasakah lebih ditentukan oleh keseimbangan militer antara SDF dan negara, bukan oleh konsensus sosial seperti di Suwaida. Meski berisiko eskalasi politik, pola ini justru menekan munculnya milisi sektarian liar yang bertindak di luar kontrol.

Jika dibandingkan, Suwaida tampak lebih “tenang” secara permukaan, tetapi rapuh secara moral dan kemanusiaan. Hasakah, meski penuh ketidakpastian politik, relatif lebih aman bagi warga sipil lintas etnis karena tidak ada legitimasi sosial untuk pembersihan kelompok tertentu.

Dalam jangka pendek, model Suwaida memberi stabilitas instan, sedangkan Hasakah menyimpan potensi konflik vertikal. Namun dalam jangka panjang, keamanan Hasakah dinilai lebih berkelanjutan karena tidak mengorbankan kelompok sipil demi kompromi elite lokal.

Masyarakat internasional kini memantau apakah model keamanan ala Suwaida dapat bertahan tanpa meledak menjadi konflik terbuka. Jawabannya akan menentukan apakah kompromi berbasis identitas lokal benar-benar menciptakan perdamaian, atau hanya menunda ledakan yang lebih besar di kemudian hari.

READ MORE

Great Power Games di Laut Merah Meningkat

Januari 09, 2026
•
Laut Merah kembali menjadi sorotan dunia karena perannya sebagai jalur perdagangan vital sekaligus arena persaingan geopolitik yang kompleks. Kawasan ini tidak hanya penting bagi negara-negara regional, tetapi juga bagi kekuatan besar global yang ingin menjaga pengaruhnya.

Letak strategis Laut Merah, yang menghubungkan Mediterranean via Terusan Suez ke Samudra Hindia, menjadikannya jalur utama pengiriman minyak, gas, dan barang strategis dunia. Setiap gangguan di wilayah ini bisa berdampak langsung pada pasar global.

Situasi di Laut Merah semakin tegang karena konflik regional, terutama perang di Yaman. Kelompok Houthi yang didukung Iran kerap menjadi ancaman bagi kapal dagang internasional, sementara koalisi Saudi-UAE berupaya mengamankan wilayah pesisir mereka.

Kehadiran militer asing di wilayah ini kian meningkat. Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris secara rutin mengirim kapal perang untuk menjaga kebebasan navigasi. Rusia pun menambah kunjungan kapal dan latihan militer, memanfaatkan ketegangan untuk memperluas pengaruhnya.

China hadir melalui Belt and Road Initiative, membangun fasilitas logistik dan pangkalan di Djibouti. Kehadiran ini sekaligus mendukung kepentingan perdagangan global dan memberi opsi strategis di kawasan.

Di tengah dinamika global, Sudan muncul sebagai titik penting. Negara ini menjadi medan interaksi antara kekuatan regional dan internasional, karena posisinya di tepi Laut Merah membuatnya strategis secara militer dan ekonomi.

Baru-baru ini, dukungan militer asing untuk Sudan meningkat signifikan. Sebuah pesawat kargo Turki mendarat di Bandar Udara Port Sudan, membawa suplai senjata untuk Angkatan Bersenjata Sudan. Langkah ini menegaskan keterlibatan Turki dalam dinamika militer regional.

Selain itu, muncul bocoran informasi tentang dukungan Saudi untuk Sudan. Riyadh menyiapkan paket senjata yang dikirim melalui negara ketiga seperti Pakistan, memperkuat kapabilitas militer Sudan secara diam-diam.

Tidak hanya itu, Saudi juga memfasilitasi pembelian pesawat tempur Rusia untuk tentara Sudan melalui Kazakhstan. Ini menunjukkan strategi Riyadh dalam memperkuat sekutu regional sekaligus menahan pengaruh rival di kawasan.

Fenomena ini menimbulkan kesan bahwa Turki dan Saudi telah menemukan titik temu kepentingan di Sudan, terutama dalam menghadapi dominasi dan pengaruh Uni Emirat Arab. Kedua negara seolah bekerja sama untuk menyeimbangkan kekuatan militer dan politik di Laut Merah.

Persaingan ini bukan hanya soal pasokan senjata, tetapi juga kontrol atas jalur laut dan pengaruh politik. Setiap langkah militer di Sudan dapat berdampak pada stabilitas perairan di sekitar Laut Merah.

Kehadiran Turki dan Saudi juga memicu dinamika baru di arena geopolitik global. Mereka menunjukkan bahwa negara regional pun mampu berperan sebagai pemain penting di "great power games" modern, tidak hanya negara besar seperti AS atau Rusia.

Di sisi lain, konflik lokal di Yaman dan Sudan menjadi katalisator bagi intervensi eksternal. Ketegangan ini memberi peluang bagi kekuatan asing untuk memperkuat posisi melalui dukungan militer, diplomasi, dan kontrak ekonomi.

Strategi ini juga mencerminkan perpaduan antara kepentingan ekonomi dan militer. Penguatan militer Sudan melalui bantuan Turki dan Saudi tidak hanya meningkatkan kapabilitas lokal, tetapi juga memberi leverage bagi kedua negara di jalur perdagangan Laut Merah.

Sementara itu, UAE sebagai rival regional di Sudan menghadapi tantangan signifikan. Dominasi Turki dan Saudi di medan politik dan militer mengurangi ruang gerak Abu Dhabi untuk menegakkan kepentingannya di kawasan.

Analisis menunjukkan bahwa Laut Merah kini menjadi zona persaingan multi-layer: antara kekuatan global (AS, Rusia, China), negara regional (Saudi, UAE, Turki), dan aktor lokal (Sudan, Yaman, Houthi). Semua pihak memanfaatkan konflik dan jalur strategis untuk memperkuat posisi.

Selain faktor militer, diplomasi maritim juga ikut bermain. Kesepakatan senjata, transfer teknologi, dan latihan bersama menjadi alat penting dalam menjaga pengaruh masing-masing aktor di Laut Merah dan sekitarnya.

Bagi Sudan, keterlibatan Turki dan Saudi memberikan keuntungan strategis, tetapi juga menempatkan negara ini dalam persaingan kepentingan besar. Setiap keputusan politik dan militer memiliki dampak jangka panjang bagi stabilitas regional.

Laut Merah, dengan posisi strategis dan kompleksitas konflik lokal, jelas menjadi arena "great power games" modern. Persaingan militer, ekonomi, dan diplomasi bercampur, menciptakan ketegangan yang memengaruhi seluruh kawasan.

Di masa depan, peran Sudan sebagai titik persimpangan kepentingan global kemungkinan akan terus meningkat. Dukungan Turki dan Saudi menjadi simbol bagaimana negara regional dapat mengubah dinamika kekuatan, sementara jalur perdagangan vital tetap menjadi taruhan utama.

Jika tren ini berlanjut, Laut Merah bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga panggung geopolitik utama, tempat negara besar dan regional memainkan strategi mereka, dan Sudan berada di pusat perhatian global.

READ MORE

Separatisme di Jantung Istana Yaman?

Januari 01, 2026
•
Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik Yaman modern, agenda politik yang menuntut pemisahan wilayah Selatan dibahas secara terbuka di dalam Istana Kepresidenan Ma’ashiq, Aden. Pertemuan tingkat tinggi Dewan Transisi Selatan yang dipimpin Aidarus al-Zoubaidi di gedung simbol kedaulatan Republik Yaman itu menandai pergeseran tajam dari konflik bersenjata menuju perebutan legitimasi di ruang negara.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan hukum dan politik yang serius. Bagaimana mungkin sebuah gerakan yang membawa narasi pemisahan diri menggunakan fasilitas negara yang secara konstitusional mewakili persatuan Yaman. Peristiwa ini bukan sekadar rapat biasa, melainkan cermin rapuhnya otoritas negara, ketika kekuasaan de facto mulai menegosiasikan masa depan negara dari dalam istana itu sendiri.

Mengapa bisa begitu?

Berikut penjelasan utuhnya, disusun agar jelas secara hukum, politik, dan realitas di lapangan.

Pertama, secara hukum formal, Istana Ma’ashiq di Aden adalah istana kepresidenan Republik Yaman. Gedung itu milik negara Yaman yang bersatu, bukan milik entitas separatis. Karena itu, membahas agenda pemisahan diri di dalam istana negara jelas bertentangan dengan konstitusi dan legalitas negara Yaman.

Kedua, STC secara resmi tidak pernah mendeklarasikan kemerdekaan Yaman Selatan. Mereka sengaja memakai bahasa abu-abu seperti “hak menentukan nasib sendiri”, “aspirasi rakyat selatan”, atau “restorasi negara selatan”. Secara hukum internasional, ini memberi celah naratif agar mereka tetap bisa bergerak tanpa langsung dituduh makar.

Ketiga, kehadiran STC di Istana Ma’ashiq terjadi karena fakta kekuasaan, bukan legitimasi hukum. Sejak 2019, STC menguasai Aden secara militer. Pemerintah pusat hanya bisa kembali secara terbatas melalui perjanjian Riyadh, yang memberi STC posisi formal dalam struktur negara, termasuk kursi di PLC.

Keempat, Aidarus al-Zoubaidi memiliki dua topi sekaligus:
– Wakil Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden (jabatan negara Yaman)
– Ketua Dewan Transisi Selatan (gerakan separatis)

Dengan posisi ini, ia mengaburkan batas antara negara dan gerakan separatis, sehingga kegiatan STC bisa “dibungkus” sebagai rapat pejabat negara.

Kelima, inilah sebab utama mengapa pertemuan itu bisa dilakukan di istana negara: STC memanfaatkan status formal dalam pemerintahan untuk memajukan agenda non-formal separatis. Secara hukum ini problematik, tetapi secara politik sulit dicegah.

Keenam, Arab Saudi sebagai sponsor proses politik Yaman membiarkan paradoks ini terjadi demi stabilitas sementara. Bagi Riyadh, yang penting saat ini adalah keamanan Aden dan jalur strategis, bukan penyelesaian final isu persatuan atau pemisahan.

Ketujuh, pemerintah Yaman sendiri lemah secara institusional. Tidak ada kekuatan nyata di Aden yang mampu melarang STC menggunakan istana, karena keamanan istana pun dikendalikan pasukan pro-STC.

Kedelapan, dari sudut pandang hukum tata negara, apa yang dilakukan STC bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan fasilitas negara. Namun dalam kondisi negara gagal (failed state parsial), hukum kalah oleh realitas senjata dan kontrol wilayah.

Kesembilan, secara simbolik, pertemuan di Istana Ma’ashiq adalah pesan politik yang sangat kuat. STC ingin menunjukkan bahwa mereka bukan lagi oposisi, tetapi penguasa de facto selatan, bahkan di jantung simbol negara Yaman.

Kesepuluh, ini juga pesan ke luar negeri. STC ingin memberi kesan bahwa mereka sudah siap menjadi “negara dalam penantian”, dengan struktur pemerintahan, militer, dan legitimasi administratif.

Kesebelas, bagi banyak pengamat, peristiwa ini justru melemahkan PLC sendiri. Jika istana negara bisa dipakai membahas agenda pemisahan, maka otoritas pusat sebenarnya telah runtuh secara praktik.

Keduabelas, inilah mengapa isu Seiyun sebagai ibu kota sementara menguat. Riyadh tampak ingin menjauhkan pusat kekuasaan negara dari Aden, yang sudah terlalu dalam dikuasai STC.

Ketigabelas, secara hukum internasional, selama STC belum mendeklarasikan kemerdekaan, negara lain bisa berpura-pura bahwa ini hanya dinamika internal Yaman, bukan pelanggaran kedaulatan.

Keempatbelas, namun secara substansi, ini adalah normalisasi separatisme dalam institusi negara. Sesuatu yang dalam sistem negara stabil tidak mungkin terjadi.

Kelimabelas, inilah bedanya legitimasi dan kekuasaan. Pemerintah Yaman punya legitimasi hukum, tetapi STC punya kekuasaan nyata di Aden.

Keenambelas, pertemuan itu juga menunjukkan bahwa STC sedang menguji batas. Mereka melihat sejauh mana agenda mereka bisa didorong tanpa reaksi keras dari Saudi atau komunitas internasional.

Ketujuhbelas, hingga kini, tidak ada sanksi atau kecaman resmi. Ini memberi sinyal bahwa garis merah belum ditarik.

Kedelapanbelas, jika praktik ini terus dibiarkan, maka pembahasan separatisme di gedung negara akan menjadi hal “normal”, dan itu berbahaya bagi keberlangsungan negara Yaman.

Kesembilanbelas, secara hukum, ini bertentangan. Secara politik, ini terjadi karena kekosongan kekuasaan. Secara militer, ini dimungkinkan karena kontrol senjata.

Keduapuluh, dengan kata lain, STC membahas separatisme di istana negara bukan karena itu sah, tetapi karena negara Yaman saat ini tidak cukup kuat untuk melarangnya.

READ MORE

Seiyun dan Nasib Aset Bank Sentral Yaman

Januari 01, 2026
•

Wacana penunjukan Seiyun sebagai ibu kota sementara Yaman membuka babak baru dalam dinamika politik dan ekonomi negara itu. Pertanyaan krusial pun muncul, terutama terkait nasib Bank Sentral Yaman yang selama ini berkedudukan di Aden sebagai pusat keuangan pemerintahan yang diakui internasional.

Dalam artikel sebelumnya, langkah Presiden Rashad Al Alimi menata ulang struktur kekuasaan PLC dipahami sebagai bagian dari konsolidasi pasca melemahnya pengaruh Uni Emirat Arab di Yaman timur. Penempatan Seiyun sebagai pusat pemerintahan sementara dinilai bukan sekadar keputusan administratif, melainkan langkah strategis jangka panjang.

Namun hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai pemindahan fisik Bank Sentral Yaman dari Aden ke Seiyun. Yang berkembang adalah indikasi awal berupa penguatan kehadiran institusi keuangan negara di Hadramaut bagian dalam, tanpa menyentuh pemindahan total aset inti.

Sumber-sumber ekonomi Yaman menyebutkan bahwa pemindahan aset bergerak Bank Sentral, seperti cadangan kas, arsip moneter, dan sistem pembayaran, merupakan langkah sangat sensitif. Proses itu tidak bisa dilakukan secara terbuka tanpa kesiapan keamanan dan legitimasi politik yang kuat.

Saat ini, pendekatan yang tampak ditempuh adalah desentralisasi fungsi, bukan relokasi menyeluruh. Beberapa fungsi administratif dan koordinasi keuangan dilaporkan mulai diaktifkan di wilayah aman seperti Seiyun, sembari pusat operasional utama masih bertahan di Aden.

Langkah ini mencerminkan kehati-hatian Saudi dan PLC. Pemindahan total aset bank sentral berisiko ditafsirkan sebagai pengakuan bahwa Aden tidak lagi aman atau tidak lagi menjadi bagian efektif dari pemerintahan pusat.

Di sisi lain, Aden masih berada dalam bayang-bayang dominasi faksi-faksi bersenjata pro-UEA. Kondisi inilah yang mendorong munculnya opsi Seiyun sebagai pusat alternatif yang dinilai lebih stabil dan berada dalam lingkup pengaruh Saudi.

Pemindahan aset bergerak bank sentral juga menyentuh dimensi internasional. Bank Sentral Yaman berinteraksi dengan lembaga keuangan global, donor, dan negara-negara mitra yang sensitif terhadap legitimasi dan kesinambungan institusi.

Karena itu, pemindahan fisik cadangan keuangan tanpa pengumuman resmi bisa memicu kekhawatiran pasar dan mitra internasional. Hal ini berpotensi memperburuk kepercayaan terhadap sistem keuangan Yaman yang sudah rapuh.

Sejumlah analis menilai, jika Seiyun benar-benar ditetapkan sebagai ibu kota sementara, tahap awalnya akan berupa pemindahan simbolik dan administratif. Misalnya, penempatan pejabat senior keuangan dan pembukaan kantor operasional bank sentral cabang dengan kewenangan khusus.

Pendekatan bertahap ini memungkinkan pemerintah menguji stabilitas keamanan Seiyun sebelum mengambil langkah besar. Keamanan menjadi faktor utama mengingat sejarah serangan terhadap institusi negara di Yaman.

Selain keamanan, faktor logistik juga krusial. Infrastruktur perbankan, komunikasi, dan transportasi di Seiyun harus mampu menopang aktivitas bank sentral dalam skala nasional.

Hingga kini, tidak ada laporan kredibel bahwa aset bergerak bernilai besar telah dipindahkan dari Aden. Ini menguatkan asumsi bahwa proses masih berada pada tahap perencanaan, bukan eksekusi penuh.

Namun sinyal politiknya jelas. Dengan menjadikan Seiyun pusat pemerintahan sementara, Aden secara de facto mulai ditinggalkan sebagai pusat kekuasaan tunggal.

Situasi ini memberi tekanan tambahan pada faksi-faksi di Aden. Keberadaan bank sentral selama ini menjadi salah satu simbol paling penting dari legitimasi politik kota tersebut.

Jika suatu saat aset bergerak bank sentral benar-benar dipindahkan, itu akan menjadi indikator paling kuat bahwa Seiyun telah menggantikan Aden secara nyata, bukan sekadar simbolik.

Para pengamat memperkirakan keputusan tersebut baru akan diambil setelah posisi Saudi benar-benar mapan di Hadramaut dan risiko konfrontasi bersenjata dapat ditekan.

Dalam konteks konflik internal PLC, langkah ini juga menjadi alat tawar politik. Ancaman pemindahan bank sentral bisa digunakan untuk mendisiplinkan faksi yang menolak garis kebijakan Riyadh.

Bagi masyarakat Yaman, isu ini bukan sekadar soal lokasi ibu kota. Bank sentral menyangkut gaji, nilai tukar, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

Ketidakpastian berkepanjangan berisiko memperburuk kondisi ekonomi rakyat. Karena itu, pemerintah dituntut transparan dan berhati-hati dalam setiap langkah.

Seiyun mungkin disiapkan sebagai pusat kekuasaan baru, tetapi bank sentral belum sepenuhnya bergerak. Yang terlihat sejauh ini adalah fase transisi sunyi, penuh kalkulasi.

Jika sejarah Yaman mengajarkan sesuatu, maka perubahan besar jarang terjadi sekaligus. Pemindahan bank sentral, bila benar terjadi, kemungkinan akan menjadi langkah terakhir dari rangkaian konsolidasi politik yang kini sedang berlangsung.

READ MORE

Anggota PLC Yaman Bakal Direshuffle, Siapa Tergeser?

Januari 01, 2026
•
Langkah perombakan terbatas dalam Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman atau PLC memunculkan tanda tanya besar. Meski ada tiga anggota yang secara terbuka menentang perintah Presiden Rashad Al-Alimi, hanya satu figur yang akhirnya terseret dalam agenda reshuffle.

Anggota tersebut adalah Faraj Al-Bahsani, yang dikenal sebagai tokoh PLC dengan afiliasi kuat ke Uni Emirat Arab. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa PLC bersiap menggantinya dengan Ketua Aliansi Suku Hadramaut, Amr bin Hubrish.

Keputusan ini muncul di tengah fase baru pasca penarikan faksi-faksi pro UEA dari wilayah Yaman timur, khususnya Hadramaut. PLC dinilai mulai menata ulang lanskap politik dan keamanan setelah memastikan pengaruh Abu Dhabi menyusut di kawasan tersebut.

Pertanyaannya kemudian mengemuka, mengapa hanya Al-Bahsani yang disingkirkan, sementara dua tokoh pro-UEA lain yang juga menolak perintah presiden, termasuk Tariq Saleh, tidak tersentuh?

Sumber-sumber diplomatik menyebut, Al-Bahsani dianggap sebagai mata rantai terlemah dalam struktur pro-UEA. Basis kekuatannya yang bersifat lokal di Hadramaut membuatnya lebih mudah digeser tanpa memicu guncangan militer nasional.

Berbeda dengan itu, Tariq Saleh memiliki kekuatan bersenjata besar dan terorganisir di Pantai Barat Yaman. Pasukannya tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga memainkan peran penting dalam keseimbangan konflik dengan kelompok Houthi.

PLC dinilai tidak ingin membuka terlalu banyak front konflik dalam satu waktu. Menggoyang posisi Tariq Saleh secara langsung berisiko memicu eskalasi militer yang lebih luas dan tidak terkendali.

Selain faktor militer, posisi Tariq Saleh juga memiliki dimensi politik yang rumit. Ia masih dianggap sebagai figur kompromi oleh sebagian pihak internasional, terutama dalam konteks perang melawan Houthi.

Sementara itu, dua anggota PLC lainnya yang menentang perintah presiden dinilai belum melewati garis merah strategis. Penentangan mereka dipandang lebih bersifat manuver politik dibanding pembangkangan struktural.

Dalam konteks ini, reshuffle terhadap Al-Bahsani memiliki makna simbolik. Ia menjadi pesan langsung Riyadh kepada Abu Dhabi bahwa pengaruh UEA di Hadramaut tidak lagi ditoleransi.

Penggantinya, Amr bin Hubrish, dipandang sebagai representasi kekuatan lokal Hadramaut yang lebih independen dari kekuatan eksternal. Penunjukan ini diharapkan meredam ketegangan dan memperkuat legitimasi lokal.

Langkah PLC juga diiringi dengan rencana menjadikan Seiyun sebagai ibu kota sementara, menggantikan Aden yang selama ini dikuasai faksi-faksi pro-UEA dan Dewan Transisi Selatan.

Dengan memindahkan pusat pemerintahan de facto, PLC berupaya mengurangi ketergantungan pada wilayah yang secara politik tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan Saudi.

Sumber Yaman menyebut, batas waktu yang diberikan PLC kepada UEA untuk menarik pasukannya telah berakhir. Ini memperkuat dugaan bahwa Riyadh siap mengambil langkah yang lebih tegas.

Namun langkah tegas itu tampak dipilih secara selektif. PLC dinilai sedang menerapkan strategi bertahap, memotong satu per satu simpul pengaruh UEA, bukan memutuskannya sekaligus.

Dalam strategi tersebut, Hadramaut menjadi prioritas pertama. Wilayah ini dinilai krusial secara geografis, ekonomi, dan simbolik bagi masa depan Yaman.

Adapun Tariq Saleh dan faksi lain diperkirakan akan menjadi agenda tahap berikutnya, setelah posisi PLC di Yaman timur benar-benar terkonsolidasi.

Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesan stabilitas di mata mitra internasional. Perombakan besar-besaran di PLC berisiko melemahkan legitimasi lembaga itu sendiri.

Bagi Presiden Rashad Al-Alimi, langkah ini memberi ruang bernapas politik. Ia dapat menunjukkan ketegasan tanpa harus berhadapan langsung dengan seluruh faksi bersenjata.

Situasi ini menunjukkan bahwa konflik internal PLC bukan sekadar soal pelanggaran perintah, melainkan bagian dari pertarungan pengaruh regional antara Saudi dan UEA.

Dengan hanya satu anggota yang direshuffle, pesan politiknya jelas. Ini bukan akhir konflik internal PLC, melainkan awal dari fase penataan ulang yang lebih besar dan lebih berhitung.

Ke depan, nasib anggota PLC lain yang berseberangan dengan Alimi akan sangat bergantung pada keseimbangan militer, politik, dan regional yang terus berubah di Yaman.

READ MORE

Kementerian Pendidikan Suriah Tinjau Sekolah di Pengungsian

September 23, 2025
•

Pemerintah Suriah melalui Kementerian Pendidikan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kondisi pendidikan di kamp-kamp pengungsian pedesaan Idlib. Dalam sejumlah kunjungan resmi, fokus utama diarahkan pada upaya mengembalikan fungsi pendidikan meski dalam kondisi serba terbatas. Anak-anak yang kini tinggal di kamp-kamp pengungsian disebut tidak boleh kehilangan hak untuk belajar.

Kementerian Pendidikan menekankan bahwa tujuan jangka panjang adalah memulihkan kembali kehidupan normal di daerah asal para pengungsi. Oleh karena itu, program pendidikan di kamp hanya dipandang sebagai langkah darurat sementara, hingga masyarakat bisa kembali ke rumah mereka. Pemerintah menegaskan bahwa kamp bukanlah solusi permanen.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa salah satu prioritas adalah memulihkan sekolah-sekolah yang rusak akibat perang. Banyak gedung masih dalam kondisi terbengkalai, namun sebagian di antaranya dapat diperbaiki dan difungsikan kembali. Pekerjaan rehabilitasi terus dijalankan agar anak-anak tidak lagi belajar di bawah tenda.

Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah juga berusaha menjamin keberadaan tenaga pengajar. Rekrutmen dan distribusi guru dilakukan dengan memastikan mereka menerima gaji secara teratur. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kualitas pembelajaran dan memotivasi para pengajar tetap setia melaksanakan tugasnya di tengah situasi sulit.

Namun keterbatasan fasilitas membuat ruang kelas darurat masih harus dibangun di dalam kamp-kamp pengungsian. Ruangan-ruangan sederhana yang berdinding bahan seadanya kini menjadi tempat anak-anak menimba ilmu. Meski jauh dari standar, ruang kelas ini dianggap solusi terbaik untuk sementara waktu.

Di balik semua keterbatasan, semangat belajar anak-anak pengungsi tetap tinggi. Mereka hadir setiap hari untuk mengikuti pelajaran, mendengarkan guru dengan penuh perhatian, dan menunjukkan tekad agar masa depan mereka tidak ikut hancur bersama perang. Fenomena ini menjadi bukti nyata ketahanan sosial masyarakat Suriah.

Keluarga para pengungsi juga mendukung penuh upaya ini. Banyak orang tua mengungkapkan bahwa pendidikan anak-anak mereka adalah harapan terbesar untuk keluar dari siklus kesulitan. Mereka berharap generasi baru bisa tumbuh lebih baik dan mampu membangun kembali negeri yang porak poranda.

Laporan tersebut juga menekankan perlunya dukungan internasional. Pemerintah Suriah menyadari bahwa kapasitas dalam negeri terbatas, sehingga bantuan lembaga kemanusiaan dan kerja sama dengan negara sahabat menjadi kunci mempercepat pemulihan sektor pendidikan.

Idlib hingga kini masih menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah oleh konflik panjang. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, dan banyak sekolah hancur tak bisa digunakan lagi. Oleh karena itu, menghadirkan pendidikan di kamp dianggap sebagai langkah penyelamatan generasi muda dari risiko putus sekolah.

Kementerian Pendidikan Suriah menegaskan bahwa setiap upaya kecil dalam pendidikan akan menjadi fondasi bagi masa depan. Dengan menjaga anak-anak tetap belajar, pemerintah berharap bisa melahirkan generasi yang kuat, berdaya, dan siap memulihkan tanah air mereka ketika saatnya kembali tiba.

READ MORE

KNC Naik Daun, Politik Kurdi Suriah Berguncang

September 12, 2025
•
Dewan Nasional Kurdi (KNC) kini menjadi sorotan dalam pentas politik Suriah. Dibentuk pada 26 Oktober 2011 di Erbil, Irak, organisasi ini hadir sebagai gabungan partai politik, tokoh independen, dan organisasi masyarakat sipil Kurdi-Suriah. Tujuan utamanya jelas: membangun Suriah yang terdesentralisasi, demokratis, dan menjamin hak-hak nasional bangsa Kurdi.

Sejak awal, KNC menempati posisi berbeda dari kelompok oposisi Suriah lainnya. Mereka menekankan tuntutan otonomi bagi bangsa Kurdi, sementara kelompok oposisi lain lebih fokus pada desentralisasi administratif secara umum. Pendekatan ini menjadikan KNC sebagai suara khusus Kurdi yang diakui internasional.

KNC juga memiliki sayap militer, Rojava Peshmerga, yang pernah terlibat konflik dengan Unit Perlindungan Rakyat (YPG). Meskipun Rojava Peshmerga pernah dikalahkan YPG dalam beberapa pertempuran, keberadaan mereka tetap menjadi simbol kekuatan politik dan militernya.
Hubungan KNC dengan Partai Persatuan Demokratik (PYD) dan YPG kerap tegang. Meskipun sempat membentuk Komite Tertinggi Kurdi, ketegangan dan rivalitas tetap muncul. Ini menjadi salah satu dinamika penting dalam politik Kurdi di Suriah. Ibrahim Biro tokoh KNC pernah diculik oleh badan keamanan SDF Kurdi.

Dalam arena internasional, KNC aktif sejak 2015 sebagai bagian dari Komite Negosiasi Tinggi di Jenewa. Peran ini menunjukkan kapasitas mereka untuk bernegosiasi dalam penyelesaian politik konflik Suriah, sekaligus meningkatkan legitimasi organisasi.

KNC kini mendapatkan perhatian dari pemerintah Suriah. Undangan resmi kepada KNC untuk pertemuan penting di Istana Rakyat menandai pendekatan baru Damaskus terhadap bangsa Kurdi. Pemerintah Suriah menilai KNC lebih layak untuk bernegosiasi dibandingkan SDF.

Langkah pemerintah Suriah ini juga mencerminkan kekecewaan terhadap SDF. Mazloum Abdi dan pasukannya tidak lagi diundang, karena dianggap sering menunda-nunda perundingan. Hal ini memperjelas posisi KNC sebagai komponen politik yang lebih dapat diandalkan.

Dalam pertemuan yang direncanakan, KNC menyatakan kesediaannya hadir tanpa kehadiran SDF. Dewan menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti perpecahan bangsa Kurdi, tetapi bagian dari strategi politik yang realistis dan pragmatis.
Pertemuan ini memiliki dimensi strategis tinggi. Rezim Suriah menunjukkan keterbukaannya kepada berbagai komponen nasional, sambil mengirim pesan tekanan kepada SDF dan kekuatan regional bahwa Damaskus tetap mengendalikan isu Kurdi.

Kedekatan KNC dengan Damaskus lebih dapat diterima dibandingkan SDF bagi bernagai pihak. 

Rojava Peshmerga tetap menjadi alat negosiasi penting KNC. Meskipun militer mereka belum sekuat YPG, keberadaan mereka memberi legitimasi dan pengaruh dalam politik lokal Kurdi.

Kursi KNC di Dewan Suriah Demokratis (SDC) menjadi sorotan. Apakah kehadiran mereka dapat menggeser keseimbangan kekuatan Kurdi di wilayah Rojava masih dipertanyakan, namun secara politik hal ini membuka peluang baru.

KNC juga memiliki basis dukungan di wilayah-wilayah Kurdi yang sebelumnya lebih setia pada PYD. Basis ini memungkinkan mereka untuk menekan kebijakan SDF, terutama dalam isu politik lokal dan distribusi sumber daya.

Dalam beberapa pertemuan, KNC menekankan pentingnya persatuan politik Kurdi. Strategi mereka bukan untuk mengadu domba, melainkan mencari posisi tawar lebih tinggi dalam negosiasi nasional.

Pendekatan ini juga terlihat dalam komunikasi KNC dengan komunitas internasional. Mereka menekankan komitmen terhadap demokrasi, desentralisasi, dan hak-hak nasional, berbeda dengan SDF yang fokus pada militansi dan kontrol wilayah.

Langkah Damaskus memanfaatkan KNC sebagai pengimbang terhadap SDF menunjukkan dinamika internal Kurdi yang kompleks. Pemerintah Suriah berusaha menjaga hubungan dengan Kurdi tanpa terlalu menguatkan YPG atau SDF.

Bagi KNC, momen ini adalah peluang untuk memperkuat legitimasi politik. Mereka dapat memanfaatkan ruang negosiasi untuk menegaskan tuntutan otonomi Kurdi, sekaligus memperluas jaringan politik internasional.

Rojava Peshmerga pun mendapat perhatian lebih dalam konteks ini. Keberadaan mereka menjadi alat diplomasi politik, selain sebagai kekuatan militer yang dapat digunakan untuk menegosiasikan hak-hak Kurdi.

Namun tantangan tetap ada. Rivalitas internal Kurdi dan pengaruh eksternal, termasuk Turki dan negara-negara Barat, membuat posisi KNC harus berhati-hati agar tidak kehilangan dukungan lokal maupun internasional.
Di tengah semua ini, KNC menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain politik yang fleksibel dan strategis. Kenaikan pengaruh mereka menjadi indikasi bahwa politik Kurdi di Suriah sedang mengalami pergeseran signifikan, membuka babak baru dalam hubungan Damaskus dengan bangsa Kurdi.

Skenario ke depan bagi KNC masih penuh ketidakpastian, namun beberapa analis menilai kemungkinan realistis adalah meningkatnya peran politik mereka di wilayah Kurdi yang pro-Damaskus. Pemerintah Suriah diperkirakan akan memanfaatkan KNC sebagai jembatan untuk memperluas pengaruhnya di Hasakah dan wilayah-wilayah yang selama ini dikuasai SDF.

Mengenai jabatan gubernur di Hasakah, peluang KNC untuk mendapatkan posisi ini terbuka, tetapi tidak otomatis. Damaskus kemungkinan besar akan menimbang kestabilan politik, penerimaan masyarakat lokal, dan potensi gesekan dengan SDF sebelum menyerahkan posisi strategis tersebut kepada KNC.

Dalam skenario lain, KNC bisa membangun struktur administratif di wilayah yang selama ini dikuasai SDF tanpa harus mendirikan pemerintahan paralel sepenuhnya. Hal ini dapat berupa kantor koordinasi politik, lembaga sosial, atau unit keamanan ringan yang bekerja sama dengan pemerintah Suriah, sehingga terlihat sebagai penguatan legitimasi tanpa memicu konfrontasi langsung dengan SDF.
Namun, kemungkinan KNC mendirikan pemerintahan paralel di wilayah SDF tetap rendah. Langkah semacam itu berisiko memicu konflik terbuka, merusak citra KNC, dan memancing reaksi keras dari SDF sendiri. Strategi yang lebih realistis adalah menekankan diplomasi, negosiasi, dan koordinasi administratif dengan Damaskus.

Secara keseluruhan, skenario paling realistis menunjukkan KNC bergerak perlahan namun strategis. Mereka dapat memanfaatkan peluang politik, membangun legitimasi lokal, dan mendapatkan akses ke sumber daya, sambil menjaga hubungan dengan pemerintah Suriah dan komunitas internasional. Langkah ini memungkinkan KNC menjadi pemain penting dalam politik Kurdi tanpa harus langsung menyaingi SDF secara militer atau administratif.



READ MORE

Deretan Panjang Daftar Pembantaian Warga Gaza oleh Israel

Juni 29, 2025
•
Sejarah genosida di Gaza oleh Israel tak pernah berhenti sejak 1948 dalam peristiwan Al Nakba. Sejak perang pertama pasca-pendirian negara Israel yang tak diakui oleh Palestina, jalur Gaza selalu menjadi kawasan paling rentan di Timur Tengah. Dimulai dari Perang Arab-Israel 1948, lebih dari 200.000 warga Arab diusir atau melarikan diri ke Gaza. Sejak saat itu, kawasan sempit tersebut berubah menjadi kantong pengungsian permanen dan titik awal ketegangan berkepanjangan.

Pasca-perang, muncul gelombang infiltrasi warga Palestina yang mencoba kembali ke kampung halamannya, sering kali berujung bentrokan senjata. Insiden demi insiden yang disebut insurgency ini memakan ratusan korban jiwa di kedua pihak sepanjang 1949–1956. Ketegangan memuncak saat Israel untuk pertama kalinya menduduki Gaza pada 1956 dalam operasi militer terkait Krisis Suez. Lebih dari seribu warga Palestina tewas, ribuan lainnya mengalami penyiksaan dan penahanan.

Situasi semakin buruk pada 1967 ketika Perang Enam Hari pecah. Israel kembali merebut Gaza. Lebih dari 45.000 warga Palestina terusir, dan hampir seluruh fasilitas pendidikan yang dikelola PBB di Gaza hancur. Kondisi ini melahirkan resistensi bersenjata dan insurgensi skala kecil yang berlangsung hingga awal 1970-an. Israel menahan sekitar 10.000 warga Gaza tanpa proses hukum di periode itu.

Periode 1979–1983 ditandai dengan meningkatnya konflik tiga pihak antara Israel, nasionalis Palestina, dan kelompok Islamis yang mulai berpengaruh. Meskipun data korban sulit dilacak, periode ini menandai peralihan resistensi Gaza dari laskar tradisional ke gerakan terorganisir yang lebih ideologis. Puncaknya terjadi di akhir 1987, ketika Intifada pertama meletus. Lebih dari 500 warga Palestina tewas, puluhan ribu luka-luka, dan Gaza benar-benar berubah menjadi kawasan konflik terbuka.

Gelombang Intifada kedua yang meletus pada 2000 memperburuk kondisi. Sekitar 3.000 warga Palestina meninggal dalam rentang waktu lima tahun, sementara infrastruktur Gaza terus mengalami kerusakan berat. Israel memperketat blokade dan pembangunan pemukiman Yahudi di sekitar Gaza tetap berlangsung. Meski sempat menarik pasukan secara resmi pada 2005, Israel tetap melakukan operasi militer berulang ke wilayah itu.

Pada 2008, Perang Gaza pertama meletus. Serangan Israel selama tiga pekan menghancurkan lebih dari 46.000 rumah, 214 sekolah, dan 52 tempat ibadah. Sekitar 100.000 warga Gaza kehilangan tempat tinggal. Serangan ini menuai kecaman dunia internasional, namun tidak mampu menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang di tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2012, konflik kembali meledak. Serangan udara Israel menewaskan lebih dari 100 warga sipil Gaza. Rumah-rumah, masjid, klinik, dan sekolah menjadi target. Dampaknya, ratusan keluarga kembali menjadi pengungsi di wilayah yang sejak lama telah padat dan miskin fasilitas dasar. Upaya gencatan senjata kerap dilakukan, namun tak pernah bertahan lama.

Tahun 2014, Perang Gaza terburuk sepanjang sejarah terjadi. Lebih dari 2.200 warga Palestina tewas dalam serangan 50 hari. Sekitar 520.000 warga, atau 30 persen penduduk Gaza, terpaksa mengungsi. Seperempat kota Gaza rata dengan tanah, dan sebagian besar fasilitas publik hancur. Krisis kemanusiaan memburuk, sementara embargo Israel atas Gaza tetap diberlakukan.

Di tahun 2021, bentrokan kembali pecah dipicu ketegangan di Masjid Al-Aqsa. Sebanyak 128 warga Gaza tewas, ribuan rumah hancur, dan lebih dari 100.000 orang kembali mengungsi. Infrastruktur vital seperti sekolah dan rumah sakit ikut jadi sasaran. Meski pertempuran usai dalam hitungan pekan, luka sosial dan ekonomi Gaza kian menganga.

Konflik terbaru pada 2023 menjadi salah satu yang paling brutal. Serangan Israel yang dimulai Oktober lalu telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Gaza. Data terbaru menyebut angka korban bisa mencapai 70.000 lebih. Serangan menyasar wilayah padat penduduk, rumah sakit, hingga fasilitas pengungsi. Ribuan tentara Israel juga dilaporkan tewas dalam pertempuran darat yang berlangsung intens di beberapa wilayah.

Dalam lebih dari tujuh dekade, perang Gaza–Israel telah menewaskan puluhan ribu jiwa, menghancurkan infrastruktur, dan memaksa jutaan warga hidup sebagai pengungsi. Sejarah mencatat setiap kali gencatan senjata diumumkan, hanya menjadi jeda sementara sebelum konflik berikutnya meletus.

Wilayah Gaza kini menjadi kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, di tengah kemiskinan dan embargo yang belum dicabut sepenuhnya. Perang-perang yang terjadi bukan hanya soal perebutan wilayah, tapi juga persoalan kemanusiaan, identitas, dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.

Seiring perkembangan situasi politik global dan dukungan negara-negara Arab yang terus dinamis, masa depan Gaza masih abu-abu. Namun satu hal yang pasti, setiap perang meninggalkan generasi baru anak-anak yang tumbuh dalam trauma, di balik reruntuhan sekolah, rumah sakit, dan masjid.

Upaya damai kerap kandas di meja diplomasi. Israel tetap menuntut pengakuan atas keberadaan negara Yahudi tanpa kompromi soal pengungsi Palestina. Sementara Gaza, di bawah kepemimpinan berbagai faksi, tetap memegang prinsip mempertahankan hak kembali ke tanah air mereka.

Konflik Gaza–Israel menjadi salah satu konflik berkepanjangan terburuk abad modern. Dari 1948 hingga kini, jalur Gaza tak pernah benar-benar mengenal perdamaian. Deretan perang yang terus bertambah menjadi catatan gelap sejarah Timur Tengah.

Perjalanan sejarah Gaza adalah kisah tentang penjajahan, pengusiran, perlawanan, dan penderitaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meski berkali-kali porak-poranda, Gaza tetap berdiri, meski dalam kepedihan, di antara reruntuhan dan api peperangan.

READ MORE

Nasib Industri Antariksa Suriah Paska Pemerintahan Transisi

Juni 25, 2025
•
Suriah, sebuah negara yang pernah mencatat sejarah dengan mengirimkan kosmonotnya ke luar angkasa melalui Uni Soviet, kini menghadapi jalan terjal dalam merajut kembali benang ambisi antariksa. Proyek luar angkasa, yang sempat menjadi kebanggaan nasional, terhenti oleh gejolak internal dan perubahan lanskap geopolitik yang drastis. Tantangan di masa depan bukan hanya sekadar teknis, melainkan juga politis dan finansial, menuntut pendekatan strategis yang inovatif dan adaptif.

Program antariksa Suriah, yang kini di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Teknologi, berhadapan dengan realitas pahit. Infrastruktur riset yang ada saat ini dianggap belum memadai untuk kembali mengembangkan riset antariksa secara penuh. Prioritas negara bergeser, dan alokasi dana untuk proyek-proyek ambisius seperti peluncuran satelit menjadi tidak realistis dalam kondisi ekonomi yang masih merangkak.

Meski demikian, kantor yang menaungi Badan Antariksa Suriah memiliki potensi besar untuk bertransformasi. Alih-alih menjadi pusat riset langsung, lembaga ini dapat berperan sebagai regulator dan fasilitator utama. Peran ini memungkinkan Badan Antariksa Suriah untuk menjadi motor penggerak inovasi di universitas-universitas lokal, mendorong mereka untuk mengembangkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan antariksa.

Kolaborasi ini bisa meliputi berbagai bidang vital. Pengembangan teknologi satelit menjadi salah satu area yang paling menjanjikan, dimulai dari satelit kecil atau CubeSat yang lebih terjangkau. Selain itu, inovasi dalam perangkat lunak untuk analisis data satelit, pemodelan orbital, dan simulasi antariksa sangat dibutuhkan, membuka peluang bagi para insinyur perangkat lunak Suriah.

Robotika juga menjadi bidang yang krusial, terutama untuk eksplorasi dan pemeliharaan di luar angkasa di masa mendatang. Pengembangan drone dan robot untuk aplikasi terrestrial dengan potensi adaptasi ke lingkungan luar angkasa bisa menjadi langkah awal yang strategis. Ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa dan peneliti untuk mengasah kemampuan mereka dalam teknologi mutakhir.

Hubungan kerja sama dengan Rusia, yang sempat terjalin erat dengan penandatanganan kesepakatan penelitian antariksa dan penginderaan jauh pada tahun 2016, kini berada dalam ketidakpastian. Terbentuknya pemerintahan transisi di Suriah berpotensi mengganggu atau bahkan mengubah arah kemitraan strategis ini. Kondisi geopolitik yang dinamis menuntut Suriah untuk mencari alternatif dan memperluas jaringan kerja sama.

Melihat ke depan, peluang kerja sama dengan negara-negara di kawasan Teluk menjadi sangat menjanjikan. Beberapa negara Teluk telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam program antariksa mereka, memiliki sumber daya finansial, dan menunjukkan keinginan untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek ilmiah dan teknologi. Ini bisa membuka pintu bagi transfer pengetahuan, pendanaan bersama, dan bahkan partisipasi dalam misi antariksa regional.

Pengalaman ilmuwan Palestina dari Gaza yang terlibat dalam misi Mars NASA, khususnya dalam pengembangan helikopter drone, menjadi inspirasi berharga. Kisah ini membuktikan bahwa keterbatasan geografis dan politik tidak menghalangi para talenta untuk berkontribusi pada proyek antariksa global yang ambisius. Suriah dapat belajar dari pendekatan ini, mendorong partisipasi individu dan tim kecil dalam proyek-proyek internasional.

Pembentukan Badan Antariksa Suriah pada 18 Maret 2014, di tengah hiruk-pikuk Perang Saudara Suriah, menunjukkan tekad pemerintah untuk tidak sepenuhnya melupakan ambisi antariksa. Ini adalah langkah awal yang penting, meskipun kondisi saat itu jauh dari ideal untuk memulai program skala besar. Keberadaan badan ini menjadi fondasi hukum dan administratif bagi upaya-upaya di masa mendatang.

Kesepakatan dengan Roscosmos pada 19 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Dr. Osama al-Ammar dari pihak Suriah dan Igor Komarov dari Rusia, merupakan momen penting. Ini menggarisbawahi komitmen untuk kerja sama dalam penelitian antariksa dan penginderaan jauh, yang sangat vital untuk pemantauan lingkungan, pertanian, dan perencanaan kota di Suriah.

Menteri Komunikasi dan Teknologi Suriah, Iyad Khatib, pada 11 Desember 2018, menegaskan kembali pentingnya mengembangkan "peta jalan untuk program antariksa Suriah" dan meluncurkan satelit buatan pertama ke orbit Bumi. Pernyataan ini mencerminkan visi jangka panjang, meskipun implementasinya menghadapi banyak rintangan praktis.

Apabila dibandingkan dengan program antariksa Irak, Suriah dapat mengambil pelajaran berharga. Irak pernah berambisi meluncurkan satelitnya sendiri dengan proyektor Al-Abid LV, sebuah proyek sipil yang dimulai pada 1988. Kendaraan peluncur tiga tahap ini dirancang berbasis rudal Scud dan S-75 Dvina, namun hanya tahap pertamanya yang berhasil diuji pada Desember 1989.

Menurut Jenderal Ra'ad, tahap kedua dan ketiga dari Al-Abid tidak pernah dikembangkan lebih lanjut, dan bahkan gambar desainnya pun tidak tersedia. Kegagalan ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan besar dalam mengembangkan kemampuan peluncuran antariksa dari nol, terutama di tengah keterbatasan teknologi dan sumber daya.

Pengalaman Irak ini menjadi pengingat bahwa ambisi besar harus diiringi dengan fondasi teknis yang kuat, investasi yang berkelanjutan, dan lingkungan politik yang stabil. Suriah dapat memfokuskan upaya awalnya pada pengembangan satelit kecil dan kemampuan penginderaan jauh, sebelum mencoba melangkah ke pengembangan kendaraan peluncur yang jauh lebih kompleks dan mahal.

Di tengah segala tantangan, potensi inovasi di Suriah tetap ada. Dengan dorongan dan regulasi yang tepat dari Badan Antariksa, universitas-universitas dapat menjadi pusat inkubasi bagi ide-ide baru. Kompetisi dan hibah penelitian dapat memicu kreativitas di kalangan mahasiswa dan dosen, menciptakan ekosistem inovasi yang dinamis.

Membangun kembali program antariksa Suriah bukan hanya tentang teknologi, melainkan juga tentang pembangunan kapasitas manusia. Investasi dalam pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) sangat penting untuk mencetak generasi baru ilmuwan dan insinyur yang mampu memimpin upaya antariksa di masa depan.

Kemandirian dalam teknologi antariksa akan memberikan Suriah kontrol lebih besar atas data dan informasi penting untuk pembangunan nasional.

Penginderaan jauh, misalnya, dapat digunakan untuk memantau kerusakan akibat konflik, mengelola sumber daya air, dan meningkatkan hasil pertanian, yang semuanya sangat vital bagi pemulihan negara.

Meskipun meluncurkan kosmonot sendiri seperti di masa lalu mungkin masih jauh, fokus pada pengembangan aplikasi antariksa yang praktis dan kolaborasi internasional dapat menjadi jalan yang lebih realistis dan berkelanjutan bagi Suriah. Langkah-langkah kecil namun strategis akan membangun momentum dan kepercayaan diri.

Peran diaspora Suriah yang tersebar di seluruh dunia, banyak di antaranya adalah ilmuwan dan insinyur berbakat, juga tidak boleh diabaikan. Mereka dapat menjadi jembatan untuk transfer pengetahuan dan teknologi, serta memfasilitasi kerja sama dengan institusi-institusi antariksa global. Mengajak mereka berkontribusi pada pembangunan kembali negara adalah aset yang tak ternilai.

Pada akhirnya, masa depan program antariksa Suriah akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, menarik investasi, dan menjalin kemitraan strategis. Meskipun jalan yang terbentang penuh tantangan, sejarah telah membuktikan bahwa Suriah memiliki potensi untuk bangkit dan kembali merangkul bintang-bintang.

READ MORE

Pendanaan Alutsista: Jangan Biarkan Mimpi Teknologi Terkubur!

Maret 22, 2025
•
Indonesia, dengan ambisi besar untuk menjadi negara maju, tidak bisa mengabaikan pentingnya kemandirian teknologi, terutama dalam bidang alutsista. Namun, pendanaan riset dan pengembangan alutsista sering kali menjadi batu sandungan. Pemerintah kerap ragu menggelontorkan dana karena pengalaman pahit proyek-proyek mangkrak di masa lalu.

Masih teringat bagaimana proyek pesawat N240 dan N2130 yang dikembangkan oleh IPTN (kini PT DI) harus berakhir di tengah jalan. Akibatnya, para ahli dan insinyur terbaik bangsa justru dibajak oleh negara lain, menyumbangkan keahlian mereka untuk kemajuan teknologi negara lain. Sungguh ironis!

Tragedi IPTN seharusnya menjadi pelajaran berharga. Mimpi teknologi anak bangsa tidak boleh dibiarkan terkubur begitu saja. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya pendanaan alutsista dilakukan agar efisien, efektif, dan tidak terbuang sia-sia?

Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah sistem uang muka. Misalnya, untuk pembelian 10 pesawat, pemerintah memberikan uang muka yang signifikan. Jika proyek mangkrak atau overbudget, yang hangus hanyalah uang muka tersebut, meminimalkan kerugian negara.

Sistem ini bisa diterapkan untuk proyek-proyek alutsista lainnya, seperti kapal perang, tank, atau rudal. Dengan demikian, industri pertahanan dalam negeri memiliki modal awal untuk memulai produksi, sementara pemerintah tetap memiliki kendali atas risiko keuangan.

Tentu saja, sistem uang muka harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan transparansi. Setiap tahapan proyek harus diaudit secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai rencana. Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi yang jelas untuk menilai kelayakan proyek sebelum uang muka dicairkan.

Negara lain yang sukses membangun industri pertahanan mandiri dapat menjadi contoh. Korea Selatan, misalnya, berani berinvestasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan alutsista. Mereka tidak takut mengambil risiko, asalkan ada potensi keuntungan jangka panjang bagi negara.

Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia juga memiliki pendekatan yang berbeda dalam pendanaan alutsista. Amerika Serikat mengandalkan anggaran belanja militer yang sangat besar, sementara Tiongkok dan Rusia lebih fokus pada pengembangan teknologi dalam negeri.
Korea Utara, meski terisolasi, mampu mengembangkan alutsista nuklir dan rudal balistik berkat komitmen politik yang kuat dan pendanaan yang terarah. Namun, pendekatan ini tentu tidak bisa ditiru oleh Indonesia karena alasan etika dan stabilitas regional.

Indonesia perlu menemukan model pendanaan alutsista yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara. Model negara lain tidak bisa ditiru mentah-mentah, tetapi pelajaran berharga dari pengalaman mereka dapat diambil.

Selain uang muka, opsi lain yang bisa dipertimbangkan adalah kemitraan dengan pihak swasta atau asing. Namun, perlu ada klausul yang jelas mengenai transfer teknologi dan kontrol negara atas produksi.

Yang terpenting, pemerintah harus memiliki visi jangka panjang dalam pengembangan industri pertahanan. Kebutuhan saat ini tidak bisa menjadi satu-satunya pertimbangan, tetapi juga potensi ancaman di masa depan.

Investasi dalam alutsista bukan sekadar belanja militer, tetapi juga investasi dalam kemandirian teknologi dan kedaulatan negara. Dengan pendanaan yang tepat dan pengelolaan yang baik, industri pertahanan yang kuat dan disegani dapat dibangun.

Indonesia mampu menciptakan alutsista canggih yang tidak kalah dengan buatan negara lain. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik, komitmen, dan kerja keras.

Mimpi teknologi anak bangsa jangan dibiarkan terkubur lagi. Mari bangun industri pertahanan yang mandiri dan berdaya saing!

Dibuat oleh AI
READ MORE

LFX-1 dan LFX-2: Ambisi Indonesia di Kancah Pesawat Tempur Generasi Masa Depan, Peluang Kerja Sama Internasional

Maret 20, 2025
•
Jakarta – Ambisi Indonesia untuk mengembangkan pesawat tempur generasi masa depan melalui proyek LFX-1 dan LFX-2 semakin nyata. Konsep yang digagas oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini diharapkan dapat membawa Indonesia ke jajaran negara-negara yang memiliki kemampuan teknologi dirgantara canggih.

LFX-1 dirancang sebagai pesawat tempur generasi kelima dengan kemampuan siluman dan avionik canggih. Pesawat ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertahanan udara Indonesia dalam menghadapi ancaman-ancaman modern. Sementara itu, LFX-2 memiliki visi yang lebih jauh ke depan, dirancang sebagai platform pengembangan pesawat tempur generasi keenam dengan kemampuan yang lebih canggih, seperti kecerdasan buatan, senjata energi terarah, dan kemampuan untuk beroperasi dalam formasi drone.

Konsep LFX-1 dan LFX-2 memiliki kemiripan dengan program TAI KAAN yang dikembangkan oleh Turki. Bahkan, baru-baru ini muncul kabar bahwa Arab Saudi berminat untuk memesan jet tempur TAI KAAN milik Turki, yang akan menguntungkan kedua negara. 

Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional dapat menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan pesawat tempur generasi masa depan.
Indonesia juga memiliki peluang untuk menjalin kerja sama internasional dalam pengembangan LFX-1 dan LFX-2. BRIN dapat mengajak negara-negara lain yang memiliki minat dan kemampuan di bidang teknologi dirgantara, seperti negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau negara-negara anggota D-8.

Negara-negara seperti Brunei Darussalam, Bangladesh, atau negara-negara D-8 lainnya memiliki potensi untuk menjadi mitra strategis dalam pengembangan LFX-1 dan LFX-2. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:

 * Transfer teknologi: Indonesia dapat berbagi dari pengalaman negara-negara lain dalam mengembangkan pesawat tempur.

 * Pengembangan bersama: Indonesia dan negara-negara mitra dapat bekerja sama dalam mengembangkan komponen-komponen pesawat tempur.

 * Produksi bersama: Indonesia dan negara-negara mitra dapat bekerja sama dalam memproduksi pesawat tempur.

 * Pemasaran bersama: Indonesia dan negara-negara mitra dapat bekerja sama dalam memasarkan pesawat tempur ke negara-negara lain.

Kerja sama internasional ini akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, antara lain:

 * Mempercepat pengembangan LFX-1 dan LFX-2.
 * Mengurangi biaya pengembangan.
 * Meningkatkan akses ke teknologi canggih.
 * Memperluas pasar ekspor.

Dengan kerja sama internasional yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan ambisinya untuk memiliki pesawat tempur generasi masa depan yang canggih dan berdaya saing. LFX-1 dan LFX-2 dapat menjadi simbol kemandirian teknologi Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kuat di kawasan.

Dibuat oleh AI
READ MORE

Selain Hibah Pesawat Tempur Mirage 2000, Qatar Ingin Kerjasama Manufaktur Alutsista dan Militer

November 17, 2022
•
Pemerintah terus mendorong penguatan kerja sama dengan Qatar sebagai upaya peningkatan hubungan ekonomi antarkedua negara, khususnya pada aspek perdagangan dan investasi di bidang manufaktur dan militer. 

Untuk meningkatkan profil investasi kedua negara, kerja sama institusional antara Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority dan Qatar Investment Authority dinilai perlu untuk didorong.


Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Qatar Ali bin Ahmed Al Kuwari Faisal Al-Ibrahim di Alpen Gold Hotel, Davos-Swiss, Selasa (24/5/2022). Pertemuan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pada gelaran World Economic Forum (WEF) 2022.

READ MORE

Nine-Year-Old Pakistani Girl Beats Indian Professor, Sets World Record in Chemistry

Agustus 03, 2020
•
A nine-year-old Pakistani girl breaking the record of Indian professor became the fastest and youngest in the world to arrange the chemical elements of the periodic table in the shortest possible time.

Natalia Najam, the Lahore-based science enthusiast, achieved the Guinness World Records title after arranging all elements of the periodic chart in just 2 minutes and 42 seconds on July 18, 2020, according to Gulf News.

She broke the previous record by 7 seconds.

After setting the record, the young girl screamed with joy as the judges gave her a resounding thumbs up.

Najam accomplished the feat by breaking the record previously held by Indian economics professor Meenakshi Agarwal who completed the same task in 2 minutes and 49 seconds.

The young Pakistani girl hopes that her achievement will inspire children around the world to continue taking strides in science and pursue careers in science, technology, engineering and math (STEM).

Many Pakistanis on social media hailed her achievement calling her “Pakistan’s young scientist” and an inspiration for young children especially girls to take up science subjects.

Her father Hasan Najam says his daughter has not received formal schooling and has been educated at home, local media reported.

READ MORE

Percepat Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemerintah Tambah Rp6,4 T

Juli 28, 2019
•
ilustrasi
PORSEA ONLINE -- Kunjungan Kementerian Pariwisata ini merupakan bagian dari program kegiatan untuk meningkatkan nilai pariwisata Kaldera Toba.

Dalam kunjungan ini Menteri Pariwisata, Arief Yahya didampingi Dadang Rizki Ratman; Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; Hiramsyah S. Thaib, Ketua Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas); Arie Prasetyo; Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba serta jajaran pejabat kementerian dan lembaga lainnya.

Kunjungan kerja ke The Kaldera Danau Toba ini dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi progres perkembangan pariwisata dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).

Berdasarkan hasil Rapat Terbatas Presiden (15/7), pemerintah akan menambahkan anggaran sebesar Rp 6,4 triliun untuk mempercepat pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo-Flores, Mandalika, dan Manado.

Tambahan anggaran ini mendorong Kemenpar untuk mempercepat seluruh program destinasi dengan mengadakan rapat dan membahas progres mingguan dari masing-masing destinasi pariwisata prioritas tersebut.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan bahwa Kemenpar memiliki target jumlah wisatawan mancanegara pada 2019 sebesar 20 juta dengan target jumlah devisa Rp 240 triliun dan perjalanan wisatawan dalam negeri sebanyak 275 juta."Kami berharap, pariwisata bisa memberikan kontribusi 15 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB)," tambahnya.

Untuk kawasan destinasi yang cukup luas, dibandingkan Badan Otorita Pariwisata lainnya yang  terdiri dari 8 kabupaten, terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir yaitu sebesar 81% dari tahun 2016 ke 2017, dengan pertumbuhan PAD di kabupaten sekitar Danau Toba 2016-2017 mencapai 70%.

Sebagai salah satu Geopark yang sedang menjalani proses menuju UNESCO Global Geopark (UGG), Geopark Nasional Kaldera Toba (GNKT) masih menunggu pengumuman sekitar bulan September 2019.

“Insya Allah di September 2019 ini Geopark Kaldera Toba mendapatkan status UGG. Sesuai usulan, kami akan menjadikan 16 site Geopark Kaldera Toba menjadi quick wins Atraksi BPODT.” ucap Hiramsyah S. Thaib, Ketua Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas atau biasa disebut 10 Bali Baru.

Mengacu sebaran dan identifikasi singkapan batuan dan situs-situs geologi, Kaldera Toba terdiri dari 16 geosite yang dikelompokkan menjadi 4 Geoarea. Berdasarkan pertimbangan kondisi geografisnya, dipilah menjadi Geoarea Kaldera Porsea, Kaldera Haranggaol, Kaldera Sibandang, dan Geoarea Pulau Samosir.

Geoarea Kaldera Haranggaol yang berada di ujung Utara GKT, terdiri dari beberapa geosite (situs kebumian), salah satunya adalah Geosite Tongging Sipiso-piso.

Demi mendongkrak kesiapan seluruh ekosistemnya untuk mendukung quick wins ini, Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas bersama dengan jajaran direksi BPODT sudah menyelenggarakan pertemuan untuk membahas progres sesuai framework ekosistem pariwisata yaitu Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas (3A), yang termasuk kedalam 9 pilar Transformer.
Selain Kaldera Toba, rombongan meninjau salah satu atraksi amenitas andalan sekitar Danau Toba yaitu Desa Wisata Sigapiton, hanya 30 menit dari Parapat, disambut oleh Ketua Tim Percepatan Homestay Desa Wisata, Anneke Prasyanti.

Arief Yahya berharap, sumber daya manusia harus ditingkatkan untuk menunjang sumber daya yang sudah ada. Di sana terdapat homestay dan rumah tradisional yang didukung langsung pembangunannya oleh Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata.

Pada kesempatan ini, Hiramsyah pun menuturkan bahwa salah satu strategi untuk membangun destinasi dapat melalui pengembangan desa wisata yang ada di sekitar daerah pengembangan 10 Bali Baru.

“Kekayaan dan keunikan alam serta budaya kita begitu eksotik, penuh daya tarik. Seluruh dunia harus melihat itu.”
Untuk akses menuju ke Desa Sigapiton,

Bupati Tobasa, Darwin Triadi, menjanjikan bantuan pembangunan jalan dari Desa Sigapiton. BPODT pun siap mendukung pembangunan desa wisata tersebut. Dukungan ini tentu mempermudah akses wisatawan yang berwisata ke Desa Wisata Sigapiton.

“Dengan tawaran menarik homestay yang hanya Rp85.000/malam, wisatawan dapat merasakan keindahan alam dari mulai danau hingga atraksi sekitar.” ujar Anneke selaku Ketua Tim Percepatan Homestay. (sumber)
READ MORE

Dakwah Arsyad Thalib Lubis di Porsea, Pejuang Hizbullah yang Pernah Jadi Politisi Masyumi

Januari 27, 2019
•
Sumber
PORSEA ONLINE -- Selain berdakwah, ulama dahulu juga berjuang untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu juga dilakukan pendiri Al Jam'iyatul Washliyah Muhammad Arsyad Thalib Lubis.

Muhammad Arsyad Thalib Lubis adalah seorang ulama kelahiran Stabat, Langkat, Sumatera Utara, Oktober 1908. Selain dikenal sebagai ulama, dia juga dikenal sebagai penulis dan tokoh pendiri Al Jam'iyatul Washliyah atau Al Washliyah, salah satu organisasi Islam di Indonesia yang didirikan 30 November 1930.

Banyak catatan terkait kiprah Arsyad Thalib Lubis yang akrab disapa Tuan Arsyad ini. Salah satunya, saat dia ditangkap oleh penjajah pada tanggal 23 Maret 1949, lalu dipenjarakan sebagai tahanan politik di Penjara Suka Mulia Medan. Dia mendekam di tahanan sampai

Sebelum ditahan, sepak terjang Tuan Arsyad memang menjadi perhatian Belanda. Dia dianggap sebagai ulama yang berpengaruh di kalangan kaum muslim dan sangat berpengaruh bagi penjajah. Tuan Arsyad pun mengeluarkan fatwa wajib bagi setiap muslim menentang kedatangan penjajah Belanda yang berkeinginan kembali menjajah Indonesia.

Sebuah buku berjudul Penuntun Perang Sabil (1946), adalah karyanya. Tuan Arsyad juga pernah bergabung dalam perjuangan Hizbullah untuk wilayah Sumatera Timur. Akibatnya, dia ditangkap oleh polisi Sumatera Timur yang masih dikuasai oleh Belanda dan tentara NICA-nya.

Dia ditahan sejak 23 Desember 1949. Saat dalam tahanan, istrinya, Siti Jamaah binti Kamil bin Sampurna, meninggal dunia.

Tuan Arsyad adalah putra kelima dari pasangan Lebai Thalib bin H Ibrahim Lubis dan Markoyom Nasution. Ayahnya berasal dari Kampung Pastap,Kotanopan,Tapanuli Selatan, kemudian menetap di Stabat, sebagai petani yang agamis sehingga mendapat panggilan 'Lebai', panggilan kehormatan di daerahnya atas ilmu agama yang dimiliki.

Arsyad menjalani seluruh pendidikannya di Sumatera Utara. Setelah menjalani pendidikannya dalam kurun waktu 1917-1930, Arsyad memperdalam ilmu tafsir, hadits, usul fiqh dan fiqh kepada Syekh Hasan Maksum di Medan.

Berkat ketekunan dan kecerdasannya,Arsyad mendapat kepercayaan dari gurunya yakni H Mahmud Ismail Lubis untuk menyalin karangan yang akan dimuat di surat kabar. Pada usia 20 tahun, Arsyad menjadi penulis di Majalah Fajar Islam di Medan.

Buku pertamanya, Rahasia Bible, terbit pada 1934. Buku ini menjadi pegangan mubalig dan dai Al Washliyah dalam mensyiarkan Islam di Porsea, Tapanuli Utara.

Arsyad aktif mengajar pada beberapa Madrasah Al Washliyah di Aceh maupun di Medan dari tahun 1926-1957. Arsyad juga pernah mengajar di Sekolah Persiapan Perguruan Tinggi Islam Indonesia di Medan (1953-1954), menjadi Guru Besar ilmu Fiqh dan Usul Fiqh pada Universitas Islam Sumatera Utara-UISU (1954-1957), dan dosen tetap pada Universitas Al Washliyah (UNIVA) sejak berdirinya universitas itu (1958) hingga akhir hayatnya.

Sejak berdirinya organisasi Al Jam'iyatul Washliyah pada 9 Rajab 1349 H atau 30 November 1930 M, Arsyad menjadi anggota Pengurus Besar Al Washliyah sampai 1956. Meski tidak berada dalam kepengurusan lagi, Arsyad tetap aktif memberikan sumbangan pikiran dan tenaga dalam kegiatan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Puluhan ribu orang dari Tanah Batak dan Karo, Sumut, masuk Islam berkat dakwahnya.

Arsyad juga melakukan berbagai perdebatan dengan tokoh-tokoh Kristen di Medan, seperti Pendeta Rivai Burhanuddin (Pendeta Kristen Adven), Van den Hurk (Kepala Gereja Katolik Sumatera Utara), dan Sri Hardono (Kristen Katolik). Perdebatannya itu diterbitkan dalam bentuk buku.

Arsyad pernah terlibat dalam dunia politik Indonesia dengan menjadi pengurus di Majelis Syuro Muslimin (Masyumi). Dia juga menjadi kepala Kantor Urusan Agama se-Sumatera Timur. Selain itu, bersama sejumlah ulama lainnya, Arsyad menjadi perwakilan pertama ulama Al Washliyah yang menjadi delegasi Indonesia saat berkunjung ke Uni Soviet.

Setelah perjuangan panjang bagi Islam dan bangsa Indonesia, Arsyad wafat pada Kamis, 6 Juli 1972 di rumahnya, Jalan Sei Kera, Medan. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan dekat rumahnya di Jalan Mabar, Sei Kera, Kota Medan.  (sumber)
READ MORE
Langganan: Komentar ( Atom )
 
Copyright © Porsea Online. Designed by OddThemes