Perbandingan tingkat keamanan antara Provinsi Hasakah dan Suwaida kembali menjadi perdebatan hangat di Suriah pasca perubahan politik nasional. Dua wilayah ini sama-sama mengusung model kekuasaan hibrida, namun dengan konfigurasi yang sangat berbeda. Hasakah dipimpin gubernur dari struktur SDF, sementara kepala keamanan berasal dari pemerintah pusat Suriah. Sebaliknya, Suwaida memiliki gubernur dari Damaskus, tetapi kepala keamanan dijabat figur lokal Druze yang berakar kuat di masyarakat.
Penunjukan Sulaiman Abdul Baqi sebagai Direktur Keamanan Internal Provinsi Suwaida pada September 2025 menandai babak baru dalam peta politik wilayah selatan Suriah yang selama ini sarat ketegangan. Abdul Baqi dikenal sebagai tokoh perlawanan lokal yang memiliki legitimasi sosial di kalangan Druze, namun kini berada dalam struktur resmi keamanan pemerintahan Presiden Ahmed Al Sharaa.
Langkah ini segera memicu kontroversi, mengingat Suwaida pasca Bashar Al Assad menjadi basis kekuatan kelompok separatis yang dipimpin Syekh Hikmat al-Hajri. Kelompok ini secara terbuka membawa agenda pemisahan de facto dan dikaitkan dengan proyek neokolonialisme Greater Israel yang dipandang mengancam integritas Suriah.
Banyak pihak awalnya memprediksi bahwa penunjukan Abdul Baqi akan memicu konflik terbuka dengan faksi-faksi bersenjata loyalis Al-Hajri. Namun realitas di lapangan menunjukkan dinamika berbeda. Hingga kini tidak terjadi bentrokan langsung antara aparat keamanan resmi di bawah Abdul Baqi dan milisi Druze lokal, menandakan adanya kesepakatan tidak tertulis untuk menjaga stabilitas internal.
Koordinasi unik antara otoritas negara dan otoritas moral Druze ini menjadi penopang utama keamanan Suwaida. Meski demikian, stabilitas tersebut dibayar mahal oleh kelompok lain. Milisi Al-Hajri tercatat melakukan pembantaian terhadap warga Arab Badui, memicu eksodus besar-besaran ke Provinsi Daraa.
Hingga saat ini, ribuan warga Arab Badui masih hidup sebagai pengungsi karena tidak dapat kembali ke rumah mereka di Suwaida. Sekitar sepertiga wilayah provinsi itu dilaporkan berada di bawah kendali milisi separatis yang mendirikan entitas de facto bernama Jabal Bashan, dengan struktur keamanan dan administrasi sendiri.
Sejak hari pertama menjabat, Abdul Baqi menegaskan fokusnya pada penanggulangan kriminalitas, terutama penculikan dan peredaran narkoba yang telah lama menghantui Suwaida. Pendekatan ini dinilai pragmatis karena menghindari konfrontasi politik langsung sekaligus menjawab keresahan warga sipil.
Strategi tersebut berhasil meredam sensitivitas masyarakat terhadap kehadiran aparat keamanan yang terafiliasi Damaskus. Warga Suwaida melihat Abdul Baqi bukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan sebagai putra daerah yang berusaha memformalkan keamanan dengan kendali lokal.
Relasi antara Abdul Baqi dan Syekh Hikmat al-Hajri menjadi poros utama stabilitas Suwaida saat ini. Meski berada di kubu formal yang berbeda, keduanya tampak saling melengkapi peran. Al-Hajri tetap menjadi simbol otoritas spiritual dan politik separatisme, sementara Abdul Baqi memastikan roda negara tetap berjalan.
Namun hubungan ini juga menyisakan kritik tajam. Abdul Baqi dinilai terlalu permisif terhadap milisi Al-Hajri, terutama karena tidak ada tekanan serius agar mereka membuka jalan bagi kembalinya warga Arab Badui ke kampung halaman mereka.
Di sisi lain, Abdul Baqi secara terbuka menegaskan komitmennya pada persatuan Suriah dan menolak proyek separatis apa pun. Pernyataan ini sering disampaikan dalam forum resmi dan diplomatik, menjadikannya jembatan komunikasi penting antara Suwaida dan Presiden Ahmed Al Sharaa.
Di lapangan, para pendukung milisi Al-Hajri justru kerap menggelar aksi provokatif dengan mengibarkan bendera kelompok mereka berdampingan dengan foto Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Aksi ini dipandang sebagai penghinaan terbuka terhadap Damaskus dan simbol keterlibatan Tel Aviv dalam konflik lokal.
Berbagai laporan menyebut Israel hingga kini masih menyalurkan dana dan gaji bagi milisi Al-Hajri yang dikenal sebagai “Garda Nasional”. Tekanan dari kelompok inilah yang menjadi tantangan terbesar Abdul Baqi, termasuk insiden penembakan sporadis terhadap aparat keamanan Suriah.
Sikap Abdul Baqi yang dianggap menoleransi kekerasan terhadap warga Arab Badui berpotensi menjadi preseden buruk. Jika dibiarkan, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap Damaskus dan menggerogoti legitimasi negara di mata kelompok non-Druze.
Sementara itu, kondisi Hasakah menunjukkan pola berbeda. Di provinsi ini, gubernur berasal dari struktur SDF, sementara kepala keamanan tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat. Struktur ini menciptakan ketegangan laten, tetapi relatif minim konflik horizontal antarwarga, meski penangkapan kepada tokoh Arab Hasakah mulai terlihat.
Keamanan Hasakah lebih ditentukan oleh keseimbangan militer antara SDF dan negara, bukan oleh konsensus sosial seperti di Suwaida. Meski berisiko eskalasi politik, pola ini justru menekan munculnya milisi sektarian liar yang bertindak di luar kontrol.
Jika dibandingkan, Suwaida tampak lebih “tenang” secara permukaan, tetapi rapuh secara moral dan kemanusiaan. Hasakah, meski penuh ketidakpastian politik, relatif lebih aman bagi warga sipil lintas etnis karena tidak ada legitimasi sosial untuk pembersihan kelompok tertentu.
Dalam jangka pendek, model Suwaida memberi stabilitas instan, sedangkan Hasakah menyimpan potensi konflik vertikal. Namun dalam jangka panjang, keamanan Hasakah dinilai lebih berkelanjutan karena tidak mengorbankan kelompok sipil demi kompromi elite lokal.
Masyarakat internasional kini memantau apakah model keamanan ala Suwaida dapat bertahan tanpa meledak menjadi konflik terbuka. Jawabannya akan menentukan apakah kompromi berbasis identitas lokal benar-benar menciptakan perdamaian, atau hanya menunda ledakan yang lebih besar di kemudian hari.
